PSI Disebut Setujui Kenaikan Pendapatan DPRD DKI Jakarta: Tapi di Publik BERKOAR-KOAR Menolak

TRIBUNPEKANBARU.COM - Pernyataan DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menolak kenaikan gaji dan pendapatan dimentahkan Ketua Panitia Khusus Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik.

Dia geram dengan sikap Fraksi PSI yang menyetujui anggaran RKT senilai Rp 888,6 miliar itu di dalam rapat.

Namun sikap di luar rapat berkoar-koar bahwa mereka menolak anggaran itu.

"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) RKT DPRD DKI.

Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitulah, harus fair.

Mau menerima RKT, tapi nama ingin bagus di luar. Ini namanya merusak institusi," kata Taufik kemarin.

Dia juga menjelaskan, anggaran fantastis tersebut merupakan anggaran kegiatan 106 anggota dewan selama satu tahun dan bukan gaji bersih mereka.

Politikus Gerindra itu meminta PSI menolak di dalam rapat dan berdebat secara baik, bukan setuju di dalam rapat tetapi malah tidak setuju saat di luar rapat.

"Perwakilan Fraksi PSI seharusnya berdebat di dalam (rapat), tidak perlu pencitraan menolak RKT," kata dia.

Sementara itu, Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar menegaskan, Fraksi PSI sudah berencana untuk menolak kenaikan anggaran itu saat akan dibahas di dalam rapat paripurna nanti.

"Fraksi sebagai kepanjangan tangan partai dan memegang prinsip efisiensi anggaran menyampaikan itu di Rapat Paripurna," kata dia.

Usulan anggaran RKT itu sebesar Rp 888 miliar.

Anggaran tersebut merupakan anggaran rencana kerja tahunan yang akan dikantongi 106 anggota dewan selama tahun 2021.

Dengan demikian, setiap anggota DPRD DKI akan mendapat sekitar Rp 8,3 miliar setahun.

Saat ini, sebanyak 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp 129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp 18 juta, sehingga gaji bersihnya Rp 111 juta atau total Rp 1,3 miliar setahun.