Breaking News:

Pejabat Berhak Tak Dapat Mobil Dinas,Didata Ulang, Kendaraan Dinas Dikumpulkan Pj Bupati Bengkalis

Pendataan dilakukan karena selama ini masih banyak pejabat yang berhak menggunakan mobil dinas tetapi tidak mendapatkannya

Penulis: Muhammad Natsir | Editor: Nurul Qomariah
istimewa
Mobil dinas di Bengkalis dikumpulkan untuk dilakukan pendataan aset kendaraan 

TRIBUNPEKANBARU.COM, BENGKALIS - Penjabat Bupati (Pj) Bengkalis Syahrial Abdi meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk kembali menata dan mendata kendaraan dinas.

Kendaraan dinas berupa mobil yang digunakan oleh perangkat daerah di Bengkalis.

Penataan dan pendataan dilakukan baik mobil dinas pejabat maupun mobil operasional kantor perangkat daerah yang ada.

Pendataan dilakukan dengan mengumpulkan seluruh mobil dinas di Wisma Bupati Bengkalis dan kantor Bupati Bengkalis.

Baca juga: Ssst, Skechers Ciputra Seraya Pekanbaru Ada Diskon Up To 50 % Off Plus 20 % Off

Baca juga: Bahayakan Kesehatan, Jamu Palsu Dimusnahkan, Sitaan Polsek Tampan Saat Ungkap Home Industry Ilegal

Baca juga: Masrul Kasmi Ditunjuk Jadi Plh Sekda Riau Gantikan Yan Pranajaya yang Ditahan Terjerat Kasus Korupsi

Pendataan dilakukan karena pihaknya melihat selama ini masih banyak pejabat yang berhak menggunakan mobil dinas tetapi tidak mendapatkannya.

Begitu juga sebaliknya, ada juga ditemukam yang tidak berhak sesuai aturan tetapi menggunakan mobil dinas tersebut.

Menurut dia hingga Rabu malam pekan ini sudah terkumpul 115 kendaraan.

"Kalau cepat terkumpul maka akan cepat dikembalikan ke masing masing perangkat dan Pejabat yang berhak. "

"Pendataan ini juga bertujuan untuk diambil visual aset tersebut dengan cara di foto dari segala sisi termasuk mesinnya, kemudian kondisi real kendaraan akan ditampilkan di aplikasi android," terang Pj Bupati Bengkalis.

Menurut dia, pihaknya juga akan tertibkan penggunaan kendaraan mobil dinas ini.

Karena ternyata masih ada pejabat yang berhak menggunakan mobil dinas ini namun belum medapatkan haknya.

Sedangkan berdasar data kendaraan yang ada seharusnya tercukupi.

Kondisi menimbulkan presepsi adanya kendaraan yang digunakan oleh yang tidak berhak.

Syahrial mengharapkan bagi perangkat daerah yang masih belum mengantarkan kendaraan tersebut di halaman kantor bupati ataupun di Wisma Sri Mahkota segera diantarkan.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved