Berita Riau
Kontrak Kerja Tak Diperpanjang, Ratusan THL DLHK Pekanbaru Mengadu Ke Kejati Riau
Para THL ini menilai, pihak DLHK Kota Pekanbaru telah memberikan harapan palsu kepada mereka.
Penulis: Rizky Armanda | Editor: CandraDani
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU-Ratusan orang Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, mendatangi Kantor Kejati Riau, Rabu (6/1/2021).
Mereka datang untuk mengadukan nasib mereka pasca kontrak kerjanya tak diperpanjang.
Para THL ini menilai, pihak DLHK Kota Pekanbaru telah memberikan harapan palsu kepada mereka.
Pasalnya, mereka diminta berhenti bekerja sesuai berakhirnya kontrak, setelah sempat diminta untuk kembali mengantarkan surat lamaran kerja.
Mereka pun menyesalkan kebijakan yang diambil DLHK Kota Pekanbaru, dibawah kepemimpinan Agus Pramono itu.
Baca juga: DPRD Pekanbaru Sudah Berkali-kali Ingatkan DLHK, Buat TPS per Kelurahan Agar Sampah Tak Menumpuk
Baca juga: Ketika Pekanbaru, Kota Smart City Madani Dipenuhi Tumpukan Sampah: Masalah Sampah yang Berulang
Herning Prawira selaku Koordinator Lapangan (Korlap) massa aksi, mewakili teman-temannya untuk menyampaikan aspirasi.
"Pada tanggal 29 Desember 2020 kemarin, dari admin DLHK meminta kepada seluruh THL untuk kembali mengantarkan surat lamarannya agar bisa diperpanjang pada tahun 2021," beber Herning.
"Nyatanya, pada tanggal 31 Desember 2020, malam pergantian tahun, Pak Agus Pramono selaku Kadis DLHK, justru memberikan pesan WhatsApp singkat, bahwasanya teman-teman tidak lagi dibutuhkan. Artinya, ada semacam PHP (Pemberi Harapan Palsu,red), seperti bahasa kita saat ini," sambung dia lagi.
Setidaknya, ada tiga tuntutan yang mereka sampaikan dalam aksi tersebut.
Pertama, mereka meminta agar Agus Pramono dicopot dari jabatannya sebagai Kepala DLHK Pekanbaru.
Kedua, massa aksi meminta Walikota Pekanbaru, Firdaus, bertanggung jawab atas nasib ratusan THL yang hari ini telah diberhentikan.
Baca juga: SAMPAH Menggunung Bikin Resah, LAMR Minta Pemko Pekanbaru Segera Ambil Tindakan
Baca juga: Persoalan Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru Selalu Berulang Setiap Tahun, Apa Solusi Pemko?
Ketiga, mereka meminta agar proyek multiyears itu harus dialihkan untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Atas dasar kekecewaan itu, 318 orang THL itu pun mengadu ke Kejati Riau.
Mereka berharap Kepala Kejati (Kajati) Riau, Mia Amiati, bisa mencarikan solusi terkait nasib mereka.
Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) dan Humas Kejati Riau, Muspidauan memaparkan, pihaknya belum mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan ratusan THL itu kehilangan pekerjaannya.
