VIDEO: Hearing Ketiga Sengketa Desa Batas Dengan Komisi II Tak Dihadiri Pihak SSL

Sedangkan poin terakhir, jika dalam batas waktu dua minggu kedepan tiga poin sebelumnya tidak dipenuhi, maka masyarakat akan melakukan tindakan tegas dengan menyampaikan aspirasi ke Pemprov Riau hingga ke Pemerintah Pusat.

"Jika dalam dua minggu tak ada tindakan tegas, maka kami sebagai masyarakat Desa Batas akan melakukan penghentian kerja di lingkungan perusahaan hingga ada atensi lebih lanjut," tutup Mintareja menimpali.

Di konfirmasi terpisah, Humas PT SSL Andika Andri mengajukan permohonan maaf karena tak dapat memenuhi undangan hearing yang dilayangkan secara resmi oleh DPRD Rohul.

"Berhubung manajemen yang bisa mengikuti kegiatan tidak ada di tempat, maka kami melayangkan surat balasan sebagai permintaan penjadwalan ulang. Dalam hal ini, kami juga memohon maaf karena tak bisa memenuhi undangan tersebut," kata Andika.

Terkait permintaan pengukuran, pihak perusahaan mengaku tidak keberatan selama prosesnya dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur terkait seperti BPKH Dishut dan KPH yang dianggap mengetahui status kawasan hutan.

"Untuk permintaan pelepasan izin konsesi, itu mutlak menjadi wewenang dari Kemen LHK dan kami mengikuti aturan tersebut," tandasnya. (mad)