Breaking News:

Pilkada Inhu 2020

Hadapi Sidang Pilkada Inhu 2020 di MK, KPU Gunakan Kuasa Hukum Tambahan selain JPN

KPU Inhu berencana menggunakan kuasa hukum tambahan selain Jaksa Pengacara Negara (JPN) saat sidang di MK terkait Pilkada Inhu 2020

Penulis: Bynton Simanungkalit | Editor: Nurul Qomariah
istimewa
KPU Inhu menggelar rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten, Rabu (16/12/2020) lalu. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, RENGAT - Nasib gugatan Pasangan Calon nomor urut 05 di Mahkamah Konstitusi ditentukan Senin (18/1/2021) besok.

Sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan tanggal 18 Januari 2021 besok merupakan batas waktu apakah gugatan tersebut masuk ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) atau tidak.

Apabila dimasukkan, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Inhu bersiap untuk sidang di MK selaki termohon dalam gugatan tersebut.

Ketua KPU Inhu Yenni Mairida mengatakan bahwa sifat KPU Inhu menunggu pemberitahuan dari KPU RI.

"Kita sifatnya menunggu pemberitahuan dari KPU RI, apabila nanti dimasukkan ke dalam BRPK maka KPU RI akan mengirimkan pemberitahuan kepada kita," ujar Yenni kepada Tribunpekanbaru.com akhir pekan lalu.

Yenni melanjutkan bahwa pihaknya sudah mempersiapkan diri terkait gugatan tersebut.

Di antaranya adalah berencana menggunakan kuasa hukum tambahan selain Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Hal ini disampaikannya setelah KPU Inhu dipanggil ke KPU Provinsi Riau terkait gugatan tersebut.

"Kitakan sudah MoU dengan JPN, namun ada saran dari KPU Provinsi Riau kemarin agar kita juga menggunakan kuasa hukum tambahan," kata Yenni.

Yenni mengatakan hal tersebut masih dipertimbangkan, mengingat ketersediaan anggaran KPU Inhu saat ini.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved