Kambing Hitamkan Hujan dan Sungai Penyebab Banjir Kalsel, Presiden Jokowi Dikritik

TRIBUNPEKANBARU.COM - Kritik tajam terarah kepada Presiden Joko Widodo terkait penjelasannya penyebab banjir di Kalimantan Selatan.

Pernyataan Presiden Jokowi tentang penyebab banjir di Kalimantan Selatan karena curah hujan dan luapan sungai Barito.

Beberapa kesaksian muncul di media sosial, bahwa daerah yang lokasinya jauh dari Sungai Barito justru mengalami banjir parah.

Kritik lainnya berkaitan dengan presiden yang tidak menyinggung adanya alih fungsi hutan lindung di Kalimantan Selatan menjadi lahan tambang maupun kebun sawit.

Padahal, dari data yang ada, luasan hutan hujan di Kalsel telah berkurang secara signifikan karena dikuasai oleh korporasi.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menyebutkan, penyebab banjir Kalsel karena 139 ribu hektar hutan berkurang dalam kurun waktu 10 tahun.

LAPAN menganalisa penyempitan kawasan hutan telah meningkatkan risiko banjir di Kalimantan Selatan. Ini hasil kajian LAPAN.

Hasil analisis menunjukkan adanya kontribusi penyusutan hutan dalam kurun 10 tahun terakhir terhadap peningkatan risiko banjir di wilayah Kalimantan Selatan.

Data tutupan lahan menunjukkan bahwa dari tahun 2010 sampai 2020 terjadi penyusutan luas hutan primer, hutan sekunder, sawah, dan semak belukar masing-masing 13 ribu hektare (ha), 116 ribu ha, 146 ribu ha, dan 47 ribu ha di Kalimantan Selatan.

Sedangkan area perkebunan di wilayah itu menurut data perubahan tutupan lahan luasnya bertambah hingga 219 ribu ha

Diberitakan, banjir melanda hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan akibat tingginya intensitas hujan selama beberapa hari terakhir. Gubernur Kalimantan Selatan pun telah menaikkan status siaga darurat menjadi tanggap darurat.

Jokowi menyebut curah hujan tinggi menjadi penyebab banjir di Kalimantan Selatan.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi) Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo tentang penyebab banjir di Kalimantan Selatan.

Kisworo Dwi Cahyono menyebut, banjir di Kalimantan Selatan pada Januari 2021 merupakan banjir terbesar sejak 2006.

"Melihat bencana yang selalu terulang. Bahkan setelah 2006, awal tahun 2021 ini bisa dikatakan banjir terbesar dan terluas di Kalimantan Selatan melingkupi 11 Kabupaten/Kota," kata Kisworo diberitakan Kompas.com, Selasa (19/1/2021).

Hal ini ia utarakan untuk menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa banjir di Kalsel merupakan yang terbesar dalam 50 tahun terakhir.

Tak hanya itu, Jokowi juga menyebut curah hujan yang sangat tinggi selama hampir 10 hari berturut-turut menyebabkan volume air di Sungai Barito meluap.

Menanggapi hal itu, Kisworo mengaku tak sepakat.

Menurut dia banjir kali ini menandakan kondisi darurat terkait ruang dan bencana ekologis di Kalsel.

"Presiden datang ke Kalsel kalau hanya menyalahkan hujan dan sungai mending tidak usah ke Kalsel. Sudah sering saya dan Walhi Kalsel ingatkan bahwa Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis," tekan dia.

Bukan tanpa sebab, ia mencatat 50 persen dari lahan di Kalimantan Selatan telah beralih fungsi menjadi tambang batubara dan perkebunan sawit.

Rinciannya yakni tambang 33 persen dan kelapa sawit 17 persen.

Oleh karena itu, ia mengaku tidak kaget apabila bencana ekologis itu terjadi saat ini dan terparah dari tahun-tahun sebelumnya.

Kisworo mengatakan, banjir kali ini merupakan yang terparah sejak 2006. Meski demikian, kata dia, banjir kali ini sudah bisa diprediksi terkait cuaca oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Namun, ia menilai pemerintah lagi-lagi tidak siap dan masih gagap dalam penanganannya.

Dia berujar, pada akhirnya masyarakat yang kembali menanggung akibatnya. "Sudah pandemi Covid-19 dihajar banjir, sudah jatuh tertimpa tangga," ucapnya.

Dia juga menjelaskan apa saja kerugian yang dialami masyarakat Kalsel akibat banjir di antaranya kerugian harta benda dan terganggunya musim tanam. Seperti yang terjadi di Desa Sei Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar misalnya.

Pada musim tanam tahun ini, kata Kisworo, benih atau bibit padi ikut terganggu.

"Belum lagi daerah lain ikan tambak, ternak, dan lainnya. Pemerintah ke depan harus menyiapkan bibit gratis, agar musim tanam tidak terganggu," harap dia.

Sehingga, ia mendesak pemerintah baik pusat maupun daerah untuk segera tanggap terhadap bencana banjir besar Januari 2021.

Selain itu, Kisworo juga mendesak pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh izin-izin industri yang dikeluarkan.

"Review dan audit seluruh perizinan industri ekstraktif. Stop perizinan baru. Penegakan hukum terutama terhadap perusak lingkungan," ujarnya.

Kisworo juga menanggapi kehadiran Presiden Jokowi ke Kalsel yang seakan tak menghasilkan sesuatu yang signifikan.

Ia menilai, seharusnya kedatangan Jokowi mampu menjawab penanganan korban dan menjamin keselamatan rakyatnya.

Menurut dia, Jokowi seharusnya datang secara kuat guna menjamin keselamatan rakyatnya dengan cara berani memanggil pemilik perusahaan tambang, kelapa sawit dan lainnya.

"Salah satunya berani memanggil pemilik perusahaan-perusahaan tambang, sawit, HTI, HPH. Dan kita dialog terbuka di hadapan rakyat dan organisasi masyarakat sipil," harapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meninjau sejumlah lokasi yang terdampak banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (18/1/2021).

Ia mengatakan, banjir kali ini merupakan yang terbesar dalam puluhan tahun terakhir.

"Ini adalah sebuah banjir besar yang mungkin sudah lebih dari 50 tahun tidak terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan," kata Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

Jokowi menyebut, curah hujan yang sangat tinggi selama hampir 10 hari berturut-turut menyebabkan volume air di Sungai Barito meluap.

Biasanya, sungai tersebut mampu menampung 230 juta meter kubik. Sementara, saat ini volume air yang masuk mencapai 2,1 miliar meter kubik.

"Sehingga memang meluap di 10 kabupaten dan kota," ujar Jokowi.

Sorotan dari Greeenpeace Indonesia

Greenpeace Indonesia melalui @GreenpeaceID menerangkan bahwa lebih dari separuh hutan hujan Kalimantan hilang dalam 50 tahun terakhir, berganti dengan perkebunan monokultur dan lubang tambang batubara.

"Kini meningkatnya suhu bumi yang disebabkan pembakaran batubara dan hilangnya hutan, membawa bencana Krisis Iklim ke tanah Borneo," tulis @GreenpeaceID pada Sabtu (16/1/2021).

Greenpeace Indonesia menyebut bahwa kerusakan ekologi yang belum juga menjadi perhatian serius pemerintah @jokowi, mengantar pada bencana yang kembali mengawali awal pergantian tahun.

"Banjir Kalsel di awal tahun ini bukanlah yang pertama terjadi, tapi justru menimbulkan dampak yang kian parah."

Greenpeace Indonesia juga menyoroti tingginya curah hujan yang dijadikan alasan utama atas banjir yang terjadi.

Padahal, faktor yang tidak kalah penting yakni adanya kerusakan lingkungan yang telah terjadi.

"Tingginya curah hujan masih dijunjung sebagai faktor. Padahal, laju #krisisiklim yang terus diperparah oleh ketimpangan lingkungan hidup atas kepentingan lahan industri menjadi penyebab utama."

"Perlu selalu kita sadari bahwa keseimbangan ekologi bukan hanya perihal pelestarian lingkungan ataupun ekosistem alam di luar sana, tapi juga soal hajat hidup yang dekat dengan kita semua. Soal bencana yang semakin marak mengancam nyawa.

Waktunya tanamkan kepedulian untuk bersama mendorong upaya pemulihan lingkungan menuju normal baru yang berkelanjutan, demi meredam ancaman bencana yang berulang. Semoga saudara-saudara kita selalu berada dalam keselamatan."

( Tribunpekanbaru.com )

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Jokowi Dikritik setelah Kambing Hitamkan Hujan dan Sungai Atas Terjadinya Banjir Besar di Kalsel, https://wartakota.tribunnews.com/2021/01/20/jokowi-dikritik-setelah-kambing-hitamkan-hujan-dan-sungai-atas-terjadinya-banjir-besar-di-kalsel?page=all.

Editor: Feryanto Hadi