Sebut AHY Pansos Terkait Isu Kudeta Partai Demokrat, Pengamat: Harus Memiliki Bukti yang Kuat
Adib Miftahul mengatakan AHY harus membuktikan dugaannya agar tidak dianggap mencari panggung atau panjat sosial (pansos).
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat ini disorot.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, AHY mengungkap ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa.
Sontak, pernyataannya ini membuat politik di Indonesia bergejolak.
Diakuinya, informasi itu dapatkan setelah ada laporan dari pimpinan dan kader Demokrat, baik tingkat pusat maupun cabang.
Analis politik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang Adib Miftahul mengatakan AHY harus membuktikan dugaannya agar tidak dianggap mencari panggung atau panjat sosial (pansos).
"Biar tidak menjadi polemik yang liar, Ketum AHY harus bisa membuktikan berdasarkan preassumption of innocence atau praduga tidak bersalah.
Jadi bukan beralasan tetapi betul-betul punya bukti kuat, agar nanti publik menilai bahwa Demokrat itu bukan pansos, bukan nyari panggung begitu," ujar Adib, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (3/2/2021).
Menurut Adib, hal ini penting karena berdasarkan track record partai berlambang mercy tersebut suara publik juga tidak condong kesana dan cenderung pesimis.
Baca juga: PROFIL Singkat Orient Patriot Riwu Kore: Bupati Sabu Terpilih yang Ternyata WNA Amerika Serikat
Baca juga: Horee! Harga Emas Turun, Berikut Daftar Emas Batangan Hari Ini, Rabu (3/2/2021)
Baca juga: Siap-Siap! Riau Bakal Terapkan Tilang Elektronik: Hanya Ada di 6 Daerah di Indonesia
"Seperti contohnya (Demokrat memilih untuk) berkoalisi dengan rakyat dan lain sebagainya. Ini kan bisa dianggap pesimisme oleh publik," kata Adib.
"Nah jadi menurut saya harus memiliki bukti yang kuat soal adanya kudeta yang berasal dari mantan kader Demokrat dan pejabat lingkaran elite kekuasaan di sekitar Pak Jokowi, sehingga tidak menjadi polemik yang liar," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, AHY mengungkap ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa.
Hal itu didapatkannya setelah ada laporan dari pimpinan dan kader Demokrat, baik tingkat pusat maupun cabang.
"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021).
AHY menyatakan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Siap-siap Sertifikat Tanah Asli Akan Ditarik BPN, Ini Jadi Gantinya
Baca juga: LIVE Juventus vs AS Roma: Ronaldo, Si Tua yang Makin Gesit di Usia 36 Tahun
Baca juga: Gara-gara Tulisan Dokter, Dua Pegawai Apotek Di Medan Ini Jadi Terdakwa, Pasien Nyaris Celaka
Gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader dan non-kader.
