Sidang Pilkada Kuansing 2020 di MK, Bawaslu Tidak Rekom PSU

TRIBUNPEKANBARU.COM, TELUK KUANTAN - Bawaslu Kuansing menegaskan pihaknya tidak ada megeluarkan rekomendasi untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Pilkada Kuansing 2020.

Hal itu disampaikan kepada majelis hakim MK pada sidang lanjutan sengketa Pilkada Kuansing, Kamis (4/2/2021).

Salah satu agenda sidang yakni menerima dan mendengar jawaban keterangan Bawaslu. Ketua Bawaslu Kuansing, Mardius Adi Saputra sendiri yang membacakan.

"Tidak rekom PSU," kata Mardius Adi Saputra menjawab pertanyaan hakim.

Sidang sendiri dipimpim Hakim Ketua Aswanto, Hakim Anggota I Hartoyo dan Hakim Anggota II Daniel Yusmic.

Pilkada Kuansing 2020 sendiri diikuti tiga Paslon. Sesu Paslon Andi Putra - Suhardiman Amby (ASA), Paslon Mursini - Indra Putra (Bermitra) dan Paslon Halim - Komperensi (HK).

Hasil pleno KPU Kuansing, Paslon ASA meraih suara terbanyak yakni 70.238 suara. Paslon Bermitra meraih 36.985 suara dan Paslon HK meraih 52.383 suara.

Seperti diketahui, Paslon Halim-Komperensi menggugat hasil Pilkada Kuansing 2020 ke MK. Pada 29 Januari lalu, pemohon sudah membacakan permohonannya.

Sidang kedua sendiri bisa disaksikan secara online. Tribunpekanbaru.com pun menyaksikan jalannya sidang.

Soal tudingan kampanye Paslon nomor urut 1 tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak kepolisian, Bawaslu menyebut yang ada hanya pembentukan tim pemenang.

"Soal STTP, hasil pengawasan, terdapat pembentukan tim pemenang. Tidak terdapat unsur kampanye. Tidak ditemukan dugaan pelanggaran. Sudah dilakukan pencegahan," katanya.

Terkait dugaan money politik di salah satu desa di Kecamatan Pangean, Bawaslu mengatakan pihaknya sudah memproses dalam Sebtea Gakkumdu.

"Dihentikan prosesnya. Tidak memenuhi unsur," kata Mardius.

Ia juga menyampaikan seorang kepala desa di Kuansing yang divonis bersalah karena tidak netral. Vonisnya pun sudah berkekuatan hukum tetap.

"Hanya satu Kades saja. Tidak ada yang lain," katanya.