Breaking News:

Kepulauan Meranti

Tunggakan Listrik Pemkab Meranti Capai Rp400 Juta, PLN Beri Tenggat Waktu Minggu Ini

Menurut Manager PLN Rayon Selatpanjang, Ferizal Sukri, selain tunggakan listrik kantor, angka tersebut juga termasuk tagihan PJU.

Penulis: Teddy Tarigan | Editor: CandraDani
ISTIMEWA
Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si didampingi Anggota DPRD Riau Sunaryo dan Manager PLN Cabang Selat Panjang Feriza Syukri melakukan peninjauan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kamis (11/6/2020). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, MERANTI - Sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti masih menunggak tagihan listrik Bulan Januari 2021.

Diketahui total tunggakan listrik tersebut mencapai Rp400 juta lebih.

Dijelaskan oleh Manager PLN Rayon Selatpanjang, Ferizal Sukri, selain tunggakan listrik kantor, angka tersebut juga termasuk tagihan Pajak Penerangan Jalan (PJU).

Terkait hal tersebut Ferizal mengatakan telah berupaya melakukan penagihan terhadap tunggakan tersebut.

Dimana dikatakannya mereka memberikan tenggat waktu kepada pemkab Kepulauan Meranti untuk menyelesaikan tunggakan tersebut pada Minggu ini.

Pajak Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token Listrik, dan Voucher Mulai Berlaku, Ini Penjelasannya

Makjang, Rp 3,6 Juta Biaya Masuk Listrik di Desa Kesuma Pelalawan, Begini Penjelasan Kades dan PLN

"Kita sudah berusaha menagih, tapi Pemkab Meranti meminta tempo. Sehingga kita berikan tempo selama sepekan," ungkapnya.

Ferizal mengakui beberapa kantor sudah ada yang meminta invoice tunggakan tersebut.

Sehingga dirinya berharap agar pembayaran bisa segera dilakukan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

"Kalau tak bayar juga, pekan depan akan kita temui lagi dan minta komitmennya. Jika tidak ada itikad baik, maka dengan berat hati akan kita putus listrik ke seluruh kantor OPD," ucapnya.

Tadi Malam Listrik di Pangkalan Kerinci Padam Hingga 3 Jam, PLN: Ada Tiang Listrik Tumbang Ditabrak

Apa Kabar Program Listrik Desa di Kampar? Ini Permintaan Bupati pada PLN

Menurut Ferizal, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Sekda (Kamsol) dan juga Kabag Ekonomi (Abu Hanifah) untuk segera membayar tagihan listrik.

"Karena dari atas, kita juga terus ditekan untuk bisa menyelesaikan masalah tagihan ini. Makanya tak ada jalan lain, selain menagihnya secara langsung," tuturnya.

Sementara, Asisten III Setdakab, H Rosdaner yang ditanyai membenarkan terkait tunggakan listrik 40 OPD tersebut.

Ia mengatakan bahwa saat ini kondisinya seluruh OPD memang belum mendapatkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021.

"Memang situasi dan kondisinya seperti itu. Saat ini kita belum menyerahkan DPA seluruh OPD karena adanya perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah," ucapnya.

Tagihan Listrik IRT Ini Capai Rp 68 Juta, Raffi Ahmad Saja Hanya Rp 17 Juta, PLN Beri Klarifikasi

New PLN Mobile, Lapor Keluhan dan Layanan Listrik Tanpa Pulsa

Meski begitu, Rosdaner juga menegaskan bahwa pihaknya akan segera membayar tunggakan listrik tersebut.

"Pasti kita bayar. Apalagi ini kebutuhan rutin. Namun, kita juga berharap pihak PLN dapat memaklumi kondisi kita saat ini." pungkasnya. (tribunpekanbaru.com/ Teddy Tarigan)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved