Ketua DPD Demokrat Riau Asri Auzar Sebut Akan Cek Kader Yang Berangkat KLB di Sibolangit

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Riau Asri Auzar melakukan pengecekan terhadap kader ataupun pengurus Demokrat Riau yang berangkat untuk itu Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.

KLB Partai Demokrat itu rencananya digelar Jumat (5/3/2021) di Sibolangit Sumatera Utara.

"Saya akan cek dulu satu-persatu kader ataupun pengurus yang berangkat ke Medan (KLB),"ujar Asri Auzar kepada tribunpekanbaru.com Jumat.

Menurut Asri Auzar, sudah jelas Demokrat Riau punya Komitmen bersama untuk menjadi perisai ketua umum AHY dan SBY, bahkan hingga titik darah penghabisan.

"Kita sepakat satu suara dan rela berkorban untuk kepentingan partai Demokrat,"ujar Asri Auzar.

Sebagaimana diketahui beredar informasi Kamis malam persiapan KLB Demokrat digelar di Sibolangit.

Sejumlah Kader Demokrat dari Riau dikabarkan ikut dalam KLB tersebut, hanya saja belum diketahui siapa saja kader yang ikut ke Sibolangit tersebut.

Hinca Panjaitan Bilang KLB Ilegal

Kader Partai Demokrat Hinca Panjaitan pun menegaskan, KLB Partai Demokrat tersebut dipastikan ilegal.

"Sudah saya cek langsung ke Kapolri barusan, bahwa penyelenggaraan KLB itu dipastikan ilegal karena Polri baik Mabes maupun Polda Sumut sama sekali tidak memberikan izin penyelenggaraan KLB," terang Hinca Panjaitan XIII dihubungi Tribun Medan, Kamis (4/3/2021) malam.

Oleh karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada izinnya, maka kata Hinca Panjaitan, polisi harus membubarkannya demi hukum.

Jika tidak dibubarkan, sambung dia, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu.

Hinca memprotes keras dan semakin berkeyakinan Moeldoko sebagai Kepala KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat, justru menjadi aktor KLB tersebut.

Menurut Hinca Panjaitan, tidak tepat bila KLB itu masih disebut sebagai urusan internal Partai Demokrat.

"Kalau alasannya ini urusan internal Partai Demokrat sehingga tidak bisa dibubarkan meski tidak ada izin, kita pastikan alasan ini tidak benar.

Selain alasan itu tak dapat dibenarkan oleh hukum, juga kita pastikan penyelenggaraan KLB ilegal ini justru melibatkan pihak eksternal secara sengaja dan menjadi aktor intelektualnya yakni Moeldoko sebagai Kepala KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat," jelas Hinca Panjaitan.

"Jadi tidak benar ini urusan internal semata tapi sudah melibatkan pihak eksternal. Jadi memang harus dibubarkan.

Jika tidak dibubarkan, polisi dan Istana telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi kita secara permanen," sambungnya.

Hinca Panjaitan juga menyinggung keterkaitan KLB yang sarat melanggar protokol kesehatan pada masa Pandemi Covid-19 ini.

Karenanya, penyelenggaraan KLB yang dianggapnya ilegal ini harus dihentikan karena telah melanggar hukum dan melanggar protokol kesehatan.

1.200 Kader Akan Hadiri KLB Demokrat

Pendiri sekaligus politikus Partai Demokrat HM Darmizal MS mengungkapkan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat akan digelar Jumat (5/3) siang.

Menurutnya, KLB akan dihadiri sekitar 1.200 orang yang terdiri dari peserta DPC dan DPD dan tamu undangan dari seluruh tanah air.

"KLB dilaksanakan pada Jumat siang (5 Maret 2021). Peserta yang sudah menyatakan siap hadir sebanyak 1.200 orang. Terdiri DPC, DPD, Organisasi Sayap dan semua tamu undangan," kata Darmizal melalui keterangannya, Kamis (4/3/2021) malam.

Darmizal menjelaskan, sebagian besar Ketua DPD dan Ketua DPC sudah menyampaikan kesediaannya untuk hadir dalam KLB.

"Pendiri Partai, Ketua DPD dan DPC, Pimpinan Organisasi Sayap, seperti AMD, KMD, BMD dan GMD beserta pengurus di seluruh tanah air, sudah konfirmasi datang. Sebab semangat dan harapan kami sama. PD harus dipimpin Ketum yang kompeten, terbuka, egaliter dan tidak semena-mena," ujarnya.

Darmizal meyakini KLB akan memilih dan menetapkan ketua umum baru Partai Demokrat.

Menurutnya, banyak kader berharap dengan ketua umum baru Partai Demokrat akan kembali kepada kejayaannya.

"InsyaAllah di bawah pimpinan Ketum baru, PD akan menjadi pemenang Pemilu 2024, dengan target perolehan suara di atas 25 persen," ucap Darmizal.

Lebih lanjut, Darmizal mengklaim Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bakal menjadi Ketua Umum baru menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dia mengatakan, suara yang diberikan untuk Moeldoko kemungkinan akan menjadi suara mayoritas kader.

Atas dasar itu, Darmizal menilai langkah DPP Demokrat pimpinan AHY sudah sangat terlambat dalam melakukan upaya pendekatan kepada DPD dan DPC.

Dia mengatakan, tindakan tersebut sebagai kesia-siaan.

"KLB sudah di depan pintu. Nasi sudah jadi bubur. Mereka tidak perlu menyesalinya," pungkasnya.

(tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution/ Tribun Medan)