Endus Aliran Uang Kongres dari Mantan Koruptor, Kader Demokrat Minta KPK Usut KLB di Sibolangit
Baginya apabila benar ada orang lain yang mensponsori Moeldoko maka hal tersebut bagian dari KKN dan KPK harus bisa mengusutnya.
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM - Partai Demokrat mendesak KPK mengusut dugaan suap yang mengalir di Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal Partai Demokrat di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021.
Kader Partai DPD Demokrat Sumut, Arief Tampubolon mempertanyakan dengan hadirnya Moeldoko yang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang notabene digaji dengan uang rakyat.
"Uang dari mana Moeldoko bisa menyelenggarakan KLB ilegal itu dengan mengerahkan banyak orang dari wilayah timur Indonesia, sedangkan dia hanya seorang KSP," saat dikonfirmasi tribunmedan.com, Senin (7/3/2021).
Baginya apabila benar ada orang lain yang mensponsori Moeldoko maka hal tersebut bagian dari KKN dan KPK harus bisa mengusutnya.
"Jika ada sponsornya, berarti sudah terjadi tindak pidana suap atau terhadap dirinya," tambahnya.
Bahkan, Arief menegaskan terkait pembagi-bagian uang yang dilakukan seusai KLB kepada para massa yang mengenakan kaos Moeldoko harus diusut.
• Suasana Riuh Usai Rapat Pencegahan Karhutla, Gubri Syamsuar Buat Kapolda Riau Tersipu
• Dianggap Terlalu HOT, Foto Shandy Aulia Ini Ramai Diprotes Netizen
• Dipaksa Hadiri KLB Demokrat, Jika Tidak Kasus Hukumnya Diproses, Malang Betul Nasib Sosok Ini
Ia menyebutkan bahwa informasi yang dihimpun pihaknya uang tersebut berasal dari mantan koruptor.
"Kalau memang itu uangnya untuk pengkondisian kegiatan yang ilegal, menurut kami penegak hukum harus menyelidikinya uang itu darimana karena informasi yang kami dapat uang itu dari mantan koruptor," bebernya.
Saat ditanyai lebih lanjut, siapa sosok mantan koruptor yang mendanai KLB tersebut, Arief tak memberitahu lebih lanjut.
"Ya kita tahu sama tahu, tidak usah saya perjelas, udah gampang itu menebaknya," cetusnya.
Ia juga menyoroti adanya tindakan pembubaran KLB ilegal di tengah pandemi Covid-19 oleh instansi pemerintah, menambah kecurigaan adanya dugaan suap yang mengalir ke oknum-oknum instansi terkait.
"KPK harus membuktikan dugaan suap atau gratifikasi itu tidak terjadi menjelang hingga berlangsungnya KLB ilegal Sibolangit. Ke oknum-oknum mana saja aliran dana itu mengalir sehingga KLB ilegal di tengah pandemi Covid-19 tidak bisa dibubarkan. Atau jangan-jangan KPK juga sudah terkondisikan?," tegas Arief.
• Istrinya Masih Tetap Perawan Karena Tak Pernah Disentuh Suami, 25 Hari Terbongkar Hal Mengejutkan
• Kaesang Bicara Buka Suara Soal Kisah Asmara dengan Felicia Tissue, Aku Dimaki-maki
Selain itu, lanjut Arief, KPK harus juga menyelidiki kepala daerah yang terkondisikan oleh panitia pelaksana KLB ilegal yang diam dan tutup mata adanya kerumunan di tengah pandemi Covid-19.
"Jika ada kepala daerah menerima janji atau uang dari panitia pelaksana KLB ilegal, ini bisa diusut tuntas oleh KPK, dan jika ada juga intervensi atau ancama ke kepala daerah, Kapolri Jenderal Listyo bisa mengungkapnya," bebernya.
Arief juga menyesalkan adanya pengerahan massa dari salah satu ormas ke lokasi KLB ilegal yang menghadang kader Partai Demokrat hingga nyaris terjadi bentrokan.
"Alur pengerahan massa Ormas ini juga menjadi tanda tanya, siapa yang mengerahkan sehingga polisi tak berdaya membubarkannya. Setelah ada perintah dari pimpinan ormas pusat, barulah pembubara bisa dilakukan. Artinya, ini semua sudah terkondisikan, tidak mungkin cuma-cuma tanpa biaya semua itu," pungkasnya
