Politisi Demokrat Sebut Intel Intimidasi Kader Untuk Akui Moeldoko, Benny K Harman: Ini Beneran Kah?

TRIBUNPEKANBARU.COM - Banyak isu-isu yang beredar pasca Moeldoko menjadi Ketum Demokrat versi KLB Sibolangit. 

Isu-isu itu menyebar bak bola liar yang mengarah ke sejumlah pihak. 

Baru-baru ini, anggota DPR RI, Benny K Harman mengungkapkan jika sejumlah pengurus Demokrat di tingkat kabupaten mendapat intimidasi dari aparat.

Melalui akun Twitternya, Benny mengungkapkan, ada kader yang bahkan dipaksa untuk mengakui kepengurusan versi Moeldoko.

"Para pengurus Demokrat tingkat kabupaten dan kota kini resah. Mereka diancam intel-intel Polres untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti partai.

Sementara itu, politisi Partai Demokrat lainnya, Taufiqurrahman menduga ada kekuatan besar lain, terkait kongres luar biasa (KLB) yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum.

Dugaan Taufiq, kekuatan itu bahkan lebih besar dari sosok Moeldoko yang membuat terjadinya KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat pekan lalu.

"Kalau saja Pak Moeldoko bukan KSP, mungkin masalahnya tidak serumit ini," kata dia di Gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Minggu (7/3/2021).

"Saya pribadi menduga, ada kekuatan lain yang besar di belakang Moeldoko yang membackup dirinya," imbuhnya.

Kendati demikian, pria yang juga merupakan bagian dari pengurus DPP Partai Demokrat itu tidak menjelaskan secara detail siapa sosok yang dimaksud.

Dirinya hanya menyatakan nalar masyarakat diyakini dapat mengetahui siapa orang yang dimaksud, sebagai pemberi kekuatan besar kepada Moeldoko.

"Saya belum bisa menjelaskan secara pasti siapa kekuatan besar itu."

"Tapi saya yakin hari ini nalar masyarakat sudah bisa menebak dan mengira siapa sesungguhnya yang berada di balik Moeldoko," tuturnya.

Mengingat posisi Partai Demokrat yang non pemerintah, pihaknya sudah menerka sejak awal akan adanya peran penting pemerintah dalam pengambilalihan kepemimpinan di Partai Demokrat.

Taufiqurrahman membeberkan, terdapat beberapa sikap politik Partai Demokrat yang berseberangan dengan pemerintah.