Dari Bolang Ngaku, Mau Dikasih Rp100 Juta Pilih Moeldoko Ketum Demokrat, Tapi Cuma Dapat Rp 5 Juta

TRIBUNPEKANBARU.COM - Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Bolang mengungkapkan kekesalannya, setelah menghadiri KLB Demokrat yang digelar Jhoni Allen CS serta Moeldoko.

Ia dijanjikan uang ratusan juta rupiah, dan diiming-imingi akan diberikan uang yang lebih besar lagi.

Hal itu diakuinya saat menjadi saksi gelaran KLB Demokrat yang dianggap abal-abal.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali memanggil sejumlah saksi yang menjadi peserta dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Sumatera Utara.

Saksi yang dihadirkan, menyatakan telah terjadi money politic dalam KLB yang menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum.

Seperti halnya diungkapkan Mantan Ketua DPC Partai Demokrat Bolang, Mongondow Utara, Rahman Dontili, pada Jumat (12/3/2021).

“Saya orang yang menerima uang Rp 100 juta,” kata Rahman Dontili.

Meski mengaku menerima, Rahman Dontili mengatakan dirinya tidak bisa membenarkan money politic yang terjadi dalam KLB.

Atas dasar itu, Rahman Dontili kemudian menghubungi DPP Partai Demokrat dan mencerita apa yang terjadi dan dialaminya terkait KLB Partai Demokrat.

“Saya menerima RP 100 juta, tapi tidak bisa diam sehingga setelah balik dari sana saya coba menghubungi DPP dan melaporkan karena masih mencintai Partai Demokrat,” ujarnya.

Selain mengungkap soal adanya money politic, Rahman Dontili juga menyampaikan bahwa pelaksanaan KLB yang menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum tidak dilakukan berdasarkan aturan partai.

Peserta yang hadir, kata Rahman Dontili, bukanlah pemilik suara sah seperti sebagaimana dalam aturan AD/ART Partai Demokrat.

“Saya melaporkan bahwa kejadian KLB itu bukan pemilik suara sah yang hadir itu cuma perwakilan dari daerah,” ungkapnya.

Sebelumnya, DPP Partai Demokrat dengan kepemimpinan AHY juga memutar video kesaksian kadernya Mantan Wakil Ketua DPC Kota Mobagu, Sulawesi Utara, Gerald Piter Runtuthomas.

Gerald mengaku diajak terlibat KLB oleh kader Partai Demokrat yang sudah dinonaktifkan dari jabatannya.