Ribka Aneh dengan Sikap Jokowi yang Mendukung Produk dalam Negeri, tapi Vaksin Terawan Tak Didukung
Ribka pun menyinggung soal kekayaan alam seperti nikel, gas dan minyak yang harus menggunakan produk dalam negeri.
TRIBUNPEKANBARU.COM - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengajak untuk memboikot produk luar negeri dan mencintai produk dalam negeri.
Ribka pun menyinggung soal kekayaan alam seperti nikel, gas dan minyak yang harus menggunakan produk dalam negeri.
Namun, kenapa vaksin Covid-19 merah putih nusantara yang justru distop oleh pemerintah?
Hal itu disampaikan Ribka saat rapat kerja dengan Menristek/BRIN Bambang Brojonegoro di Gedung DPR, Komplek Parlemen Senayan, Selasa (30/3/2021).
"Pak Jokowi dalam stetmennya di TV saya amati, sangat mendukung semua produk dalam negeri, sampai Nikel, Gas sampai minyak. Tapi ada 1 yang enggak didukung dalam negeri, saya juga nanya nih ke mas Menteri, apakah ini juga termasuk riset vaksin merah putih nusantara," kata Ribka.
Menurut Ribka, seharusnya pengembangan vaksin merah putih didukung penuh oleh pemerintah.
Baca juga: INFO Lowongan Kerja Terbaru 2021: Lowongan Kerja Rans Entertainment Lulusan SMA/SMK, D3, dan S1
Baca juga: Letih Pulang Kerja, Baru Sampai di Pintu Pria Ini Langsung di Bakar Tetangga di Depan Istrinya
Baca juga: Arti Roasting, Arti Kunta, Arti Wibu dalam Kamus Bahasa Gaul Terbaru
Terutama, dalam mendukung inovasi dan teknologi untuk mengembangkan vaksin tersebut.
Terlebih, Presiden Jokowi telah membuat peryataan yang mengajak semua pihak untuk menggunakan produk dalam negeri.
"Itu dalam negeri loh, harus didukung. Kalau nikel justru dalam negeri, gas, minyak dalam negeri, semua produk harus kita tinggikan semua produk dalam negeri. Tapi yang satu ini kok aneh, vaksin Merah Putih Nusantara, mengko disit," ucap Ribka.
Diketahui, Penelitian vaksin nusantara gagasan mantan menteri kesehatan Terawan ditunda sementara, setelah surat permohonan penundaan dari peneliti RSUD Kariadi, Semarang beredar di media Sosial.
Surat yang diteken Plt Dirut RUSP Dr Kariadi Semarang, Dr dr Dodik Tugasworo Pramukarso itu ditujukan kepada Menteri Kesehatan RI.
Baca juga: Ada Apa dengan Salmafina Sunan Pakai Tanktop Pink dan Berbalut Selimut? Nyanyi Kemudian Menangis
Baca juga: Jadwal dan Jam FYP Tiktok Hari Ini, Waktu FYP Tiktok Serta Hastag tiktok Agar Video FYP di Tiktok
Baca juga: BREAKING NEWS : Jadwal Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Terpilih Menurut Kemendagri
Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi membenarkan hal tersebut.
Ia mengatakan, penundaan sementara dilakukan karena pihak RSUP Kariadi sedang melengkapi persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) untuk masuk ke uji klinis tahap kedua.
"Jadi Dirut RSUP Dr. Kariadi meminta izin untuk melengkapi syarat CPOB untuk masuk ke uji klinis tahap kedua. Jadi menunda dulu," ujar Nadia saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (22/3/2021).
Surat tersebut pertama kali diketahui dari cuitan ahli wabah UI Pandu Riono @drpriono1.