Mas Menteri Temui Megawati, Soal Isu Reshuffle? Nadiem Jelaskan Hal Ini
Nadiem juga disorot terkait hilangnya materi pelajaran Bahasa Indonesia dan Pancasila serta tidak dicantumkannya nama pendiri Nahdlatul Ulama
Penulis: | Editor: Firmauli Sihaloho
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bikin kejutan di tengah isu Reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin.
Nadiem Makarim bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Hal itu dia bagikan lewat akun instagram miliknya.
"Ngobrol dua jam sama Bu Mega, diskusi strategi mempercepat Merdeka Belajar dan Profil Pelajar Pancasila. Saya banyak belajar dari pengalaman beliau," kata Nadiem, Selasa (20/4/2021).
Namun tidak disebutkan lokasi pertemuan tersebut.
Nama Nadiem menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir.
Salah satunya terkait isu perombakan kabinet, menyusul bergabungnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Ristek.
Nadiem juga disorot terkait hilangnya materi pelajaran Bahasa Indonesia dan Pancasila serta tidak dicantumkannya nama pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asy'ari dalam Kamus Sejarah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Meski, hal tersebut sudah dibantah.
Isu perombakan kabinet juga santer disebut bakal dilakukan hari Rabu Pon atau Rabu Pahing. Namun pihak istana melalui Menteri Sektaris Kabinet Pramono Anung membantah ada reshuffle di hari Rabu.
15 Menteri yang Layak Diganti Versi Lembaga Survei
Isu reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Jokowi dan Maaruf Amin kembali kencang.
Isu reshuffle kabinet ini berhembus setelah DPR menyetujui pembentukan Kementerian Investasi dalam Rapat Paripurna, Jumat (9/4/2021) lalu.
Selain itu, DPR juga sepakat menggabungkan antara Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Hal ini ditambah pernyataan Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin terkait rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle pada pekan ini.
"Saya yakini pekan ini. Kita tunggu saja sambil kita menunggu, karena apapun alasannya ini, kan, hak prerogatif Presiden," ujarnya, Selasa (13/4/2021).
