Breaking News:

Polemik Gaji Guru Honorer Belum Dibayar, Arnita Sari Minta Pemda Perbaiki Regulasi Birokrasi

Nasib guru honorer gajinya belum dibayar selama 4 bulan jadi polemik. Anggota DPRD Riau Arnita Sari meminta agar Pemda perbaiki regulasi birokrasi.

istimewa
Anggota DPRD Provinsi Riau Arnita Sari. Nasib guru honorer yang gajinya belum dibayar selama 4 bulan di sejumlah kabupaten dan kota se Provinsi Riau menjadi polemik, hingga anggota komisi V DPRD Provinsi Riau Arnita Sari meminta agar pemerintah daerah perbaiki regulasi birokrasi. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Nasib guru honorer yang gajinya belum dibayar selama 4 bulan di sejumlah kabupaten dan kota se Provinsi Riau menjadi polemik, hingga anggota komisi V DPRD Provinsi Riau Arnita Sari meminta agar pemerintah daerah perbaiki regulasi birokrasi.

Anggota DPRD Provinsi Riau dari fraksi PKS Arnita Sari meminta Pemprov Riau dan Pemda untuk bersinergi memperbaiki regulasi birokrasi untuk mempermudah dan memperlancar penerimaan gaji honor.

“Mestinya tidak saling menyalahkan, tapi harus bersinergi mengantisipasi sejak awal, jangan sampai gaji honor ini sudah tidak terbayarkan selama 4 bulan. Lagipula, bukannya Pemerintah Kabupaten/kota dibawah pembinaan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas pendidikan?,"ujar Arnita Sari.

Menurut Arnita Sari, seharusnya ini Tidak semestinya terjadi, dan Pemprov - Pemda harus memperbaiki regulasi birokrasi untuk mempermudah dan memperlancar penerimaan gaji honor ini agar tidak terlambat diterima para Guru honor Se-Provinsi Riau tiap bulannya.

Lebih lanjut, Arnita Sari berharap permasalah ini agar segera diselesaikan Pemprov dan Pemda, agar kesejahteraan guru honorer tetap menjadi prioritas utama yang harus menjadi perhatian.

"Jika hal ini saja tidak bisa diselesaikan Pemprov dan Pemda, Bagaimana kita melangkah maju bicara tentang kesejahteraan guru, tentang Perbaikan pendidikan di provinsi Riau, tentang sarana prasarana sekolah, kualitas pendidikan, tentang tingginya angka putus sekolah di Riau, dan permasalahan lain dibidang Pendidikan,"jelas Arnita.

Sebelumnya saat hearing, Dinas yang hadir pada RDP tersebut diantaranya Dinas Pendidikan (Disdik), Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Selain itu hadir juga perwakilan Guru Honor Kab/Kota, diruang Medium DPRD Prov Riau.

Kepala Disdik Provinsi Riau dalam pemaparannya mengatakan bahwa menurut Peraturan Gubernur (Pergub) hal tersebut bukan kewenangan mereka.

Sementara itu Kepala BPKAD mengungkapkan, terlambatnya pembayaran gaji honorer disebabkan laporan persyaratan pencairan dana dari kabupaten/kota yang belum lengkap.

“Saat ini hanya Kabupaten Rohul yang baru dibayarkan, karena laporan persyaratan pencairan dana sudah lengkap. Sedangkan Kab/kota lain belum memenuhi persyaratan pencairan gaji honor tsb dari 11 Kab/kota lainnya,” ungkap Kepala BPKAD.

Dalam hearing tersebut juga dihadiri Wakil ketua DPRD Riau Hardianto, Syafrudin Poti, ketua komisi V, Ketua Komisi III dan ketua Komisi I. (Tribunpekanbaru.com/Nasuha Nasution)

Berita Riau lainnya

Penulis: Nasuha Nasution
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved