Breaking News:

Pemerintah Harus Konsisten, Kalau Mudik Dilarang Begitu Juga Masuknya WNA ke Indonesia

Mudik dilarang tapi WNA ke Indonesia, pengamat kebijakan publik Gabriel Lele minta Pemerintah menunjukkan konsistensinya dalam menetapkan kebijakan.

Editor: CandraDani
Tribun Pekanbaru/Doddy Vladimir
Sejumlah petugas saat melakukan penyekatan di Simpang Garuda Sakti, Pekanbaru, Kamis (6/5/2021). (www.tribunpekanbaru.com/Doddy Vladimir) 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Pemerintah memberlakukan larangan mudik Lebaran pada 6-17 Mei 2021.

Semua perjalanan dilarang, kecuali perjalanan dengan kebutuhan penting.

Namun, di saat mudik dilarang dan hampir semua akses dibatasi, justru WNA dapat leluasa masuk.

Seperti, kehadiran puluhan tenaga kerja asing (TKA) asal China melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta, Selasa (4/5/2021) kemarin.

Pengamat menilai, pemerintah tak konsisten dalam menerapkan kebijakannya.

Baca juga: VIRAL VIDEO TNI Kerahkan Tank untuk Penyekatan Mudik di Perbatasan, Ini Kata TNI AD

Baca juga: Mudik Dilarang Tapi WN China Terus Datang Ke Indonesia, Faisal Basri: Rezim Gali Kuburnya Sendiri

Warga China Lolos Masuk Indonesia
Warga China Lolos Masuk Indonesia (Kompas.com)

Harus konsisten

Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik Gabriel Lele meminta, agar Pemerintah menunjukkan konsistensinya dalam menetapkan kebijakan.

"Pemerintah dituntut untuk konsisten terkait kebijakannya. Jika untuk lalu lintas domestik sudah diberlakukan peniadaan dan pengetatan mudik, maka hal yang sama untuk lalu lintas internasional," kata Gabriel saat dihubungi, Jumat (7/5/2021).

Menurutnya, apabila pintu bagi WNA dibuka Pemerintah sama dengan berlaku diskriminatif terhadap warga negaranya sendiri.

Pemerintah memberi perlakuan istimewa terhadap WNA, sementara pada warganya sendiri justru membatasi pergerakannya.

Selain itu, Gabriel menilai masuknya WNA di saat seperti ini juga patut diketahui secara jelas urgensinya.

"Karena yang diberi perlakuan adalah WNA China, perlu dilacak urgensinya. Mengapa Cina? Bagaimana dengan WNA yang lain? Pemerintah tidak diperbolehkan memberikan perlakuan diskriminatif terhadap WNA mana pun kecuali terdapat alasan obyektif," sebut dosen Manajemen Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada itu.

Baca juga: Mengharukan, Pasutri Jalan Kaki Gendong 2 Anak Pulang Kampung dari Jateng ke Jabar : Doakan Kami

Baca juga: Pelaku Jambret Makin Nekat di Kota Padang, IRT yang Buka Pagar Rumah Jadi Korban

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved