Benny Wenda Siap Ambil Alih Pemerintahan Negara Papua Barat: Konstitusi dan Kabinet sudah Dibentuk

Berikut pernyataan lengkap Benny Wenda yang dikirim ke Tribunpekanbaru.com dan dimuat di situs UMLWP :

Saya mengeluarkan peringatan keras ini kepada dunia: operasi militer besar-besaran Indonesia, beberapa yang terbesar dalam beberapa tahun, akan segera terjadi di Papua Barat.

Internet terputus, ratusan tentara lagi dikerahkan, dan kami menerima laporan bahwa warga sipil Papua Barat melarikan diri dari desa mereka di Kabupaten Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Nduga.

Presiden Indonesia telah memerintahkan 'penumpasan' di Papua Barat.

Ketua parlemen Indonesia mengatakan bahwa mereka akan 'membahas masalah hak asasi manusia nanti'.

Baru minggu lalu 400 tentara spesialis baru, yang dikenal sebagai 'pasukan setan', dikerahkan ke Kabupaten Nduga, di mana lebih dari 50.000 orang telah mengungsi sejak Desember 2018.

Matikan internet persis seperti yang terjadi pada Agustus-September 2019, ketika Indonesia menghentikan operasi.

Menutup akses ke dunia luar untuk menyembunyikan pertumpahan darah dan pembantaiannya.

Sepertinya ini akan menjadi operasi militer terbesar di Papua Barat sejak akhir 1970-an.

Detasemen Jala Mangkara (Denjaka), pasukan elit TNI AL, dikerahkan.

Saya sendiri menyaksikan akibat dari operasi militer ini ketika saya masih kecil, melihat desa saya dibom dan keluarga saya terbunuh.

Saya harus melarikan diri dan hidup di hutan selama enam tahun.

Itu membuat hati saya menangis bahwa ini akan terjadi pada lebih banyak orang lagi.

Operasi ini terjadi setelah pemerintah Indonesia memutuskan untuk melabeli kelompok perlawanan Papua Barat sebagai 'teroris', sebuah langkah yang dikutuk oleh Amnesti dan Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia sendiri.

Mereka di Papua Barat yang mengangkat senjata bukanlah teroris.