Breaking News:

Benny Wenda Siap Ambil Alih Pemerintahan Negara Papua Barat: Konstitusi dan Kabinet sudah Dibentuk

Ketua ULMWP Benny Wenda yang mengaku diri Presiden Sementara Papua Barat menyatakan siap mengambil alih pemerintahan Negara Papua Barat dari Indonesia

Penulis: pitos punjadi | Editor: Nolpitos Hendri
Dokumen Tribun Pekanbaru
JBenny Wenda Siap Ambil Alih Pemerintahan Negara Papua Barat: Konstitusi dan Kabinet sudah Dibentuk. Foto: Benny Wenda dan Jokowi 

Berikut pernyataan lengkap Benny Wenda yang dikirim ke Tribunpekanbaru.com dan dimuat di situs UMLWP :

Saya mengeluarkan peringatan keras ini kepada dunia: operasi militer besar-besaran Indonesia, beberapa yang terbesar dalam beberapa tahun, akan segera terjadi di Papua Barat.

Internet terputus, ratusan tentara lagi dikerahkan, dan kami menerima laporan bahwa warga sipil Papua Barat melarikan diri dari desa mereka di Kabupaten Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Nduga.

Presiden Indonesia telah memerintahkan 'penumpasan' di Papua Barat.

Ketua parlemen Indonesia mengatakan bahwa mereka akan 'membahas masalah hak asasi manusia nanti'.

Baru minggu lalu 400 tentara spesialis baru, yang dikenal sebagai 'pasukan setan', dikerahkan ke Kabupaten Nduga, di mana lebih dari 50.000 orang telah mengungsi sejak Desember 2018.

Matikan internet persis seperti yang terjadi pada Agustus-September 2019, ketika Indonesia menghentikan operasi.

Menutup akses ke dunia luar untuk menyembunyikan pertumpahan darah dan pembantaiannya.

Sepertinya ini akan menjadi operasi militer terbesar di Papua Barat sejak akhir 1970-an.

Detasemen Jala Mangkara (Denjaka), pasukan elit TNI AL, dikerahkan.

Saya sendiri menyaksikan akibat dari operasi militer ini ketika saya masih kecil, melihat desa saya dibom dan keluarga saya terbunuh.

Saya harus melarikan diri dan hidup di hutan selama enam tahun.

Itu membuat hati saya menangis bahwa ini akan terjadi pada lebih banyak orang lagi.

Operasi ini terjadi setelah pemerintah Indonesia memutuskan untuk melabeli kelompok perlawanan Papua Barat sebagai 'teroris', sebuah langkah yang dikutuk oleh Amnesti dan Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia sendiri.

Mereka di Papua Barat yang mengangkat senjata bukanlah teroris.

Mereka tidak terhubung dengan ideologi agama atau jaringan pendanaan internasional.

Mereka hanya mempertahankan tanah mereka dari penjajah ilegal.

Mereka memiliki sedikit pengetahuan tentang dunia luar, mereka bertempur tanpa alas kaki untuk membela rakyat mereka dari militer modern.

Mungkin beberapa ratus dari mereka menghadapi pasukan lebih dari 20.000 tentara, termasuk D88, yang dilatih cara membunuh rakyat saya selama bertahun-tahun oleh Barat.

Hanya ada satu aktor yang telah membunuh pendeta dan anak-anak sekolah menengah atas untuk tujuan politik, yang telah mengusir lebih dari 400 perempuan dan anak-anak hingga tewas di hutan: negara Indonesia.

Polisi dan militer Indonesia tahun ini telah memukuli tiga bersaudara sampai mati di rumah sakit, mengeksekusi remaja, dan membunuh aktivis damai di penjara.

Operasi militer baru telah menimbulkan ketakutan bagi orang Papua Barat di seluruh negeri.

Ini adalah terorisme negara.

Pembunuhan pejabat intelijen Indonesia adalah pembenaran yang digunakan Indonesia untuk melakukan operasi-operasi ini.

Bagaimana pembunuhan seorang pejabat terkemuka di tentara pendudukan dapat membenarkan pembunuhan warga sipil dan menyerang desa?

Militer Indonesia sering melakukan serangan dan menyalahkan orang Papua Barat untuk membenarkan operasinya.

Mereka tidak pernah memberikan bukti siapa pun yang melakukan pembunuhan itu.

Mengapa Indonesia menolak untuk mengizinkan jurnalis internasional ke Papua Barat untuk menyelidiki masalah ini?

Mengapa itu melarang pemantau hak asasi manusia, termasuk bahkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia?

Indonesia sangat ingin menyembunyikan pembunuhan dan penyiksaannya sehingga ia bersedia untuk menentang keinginan 84 negara internasional yang menyerukan agar PBB diizinkan mengaksesnya.

Indonesia telah lolos dari impunitas atas operasi militer genosida 1977-79, Pembantaian Biak 1998, Pembantaian Paniai 2014, dan banyak lagi.

Lebih dari 500.000 dari kita telah terbunuh.

Angka itu hanya akan semakin tinggi.

Genosida sedang berlangsung.

Ini adalah seruan saya kepada dunia, kepada PBB, kepada Forum Kepulauan Pasifik, kepada para pemimpin Melanesia, kepada Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik, dan kepada pemerintah Inggris, Australia, Selandia Baru, Belanda dan AS.

Kami akan menyaksikan pembantaian lain di Papua Barat.

Anda memiliki kekuatan untuk campur tangan dan membantu kami menemukan solusi damai untuk krisis ini.

Demikian dari Ketua ULMWP Benny Wenda .

Benny Wenda Umumkan 12 Kabinet Papua Barat

Ketua ULMWP Benny Wenda yang menyatakan diri Presiden Sementara Papua Barat mengumumkan 12 Kabinet Papua Barat .

Dalam 12 Kabinet Papua Barat itu ada Departemen Pertahanan dan Panglima Tertinggi militer adalah Jenderal Mathias Wenda yang akan memimpin Tentara Papua Barat .

Berikut pernyataan resmi Ketua ULMWP Benny Wenda kepada Tribunpekanbaru.com terkait Kabinet Papua Barat itu dengan judul : "12 Departemen, Pemerintah Sementara Papua Barat membentuk kabinet dan departemen sebagai pukulan atas kekuasaan Indonesia".

Pemerintah Sementara Papua Barat telah mengumumkan pembentukan kabinet penuh yang memimpin 12 departemen pemerintah di seluruh negeri.

Departemen yang baru dibentuk, mulai dari Kebijakan Negara Hijau hingga Pertahanan, memperdalam tantangan terhadap pendudukan ilegal Indonesia di Papua Barat.

Setelah mengumumkan pembentukan Pemerintahan Sementara pada 1 Desember 2020, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) telah membangun kapasitas pemerintahan di dalam wilayah jajahan.

Langkah terbaru datang setelah Presiden Jokowi memerintahkan 'penumpasan' di Papua Barat sebagai tanggapan atas pembunuhan seorang kepala intelijen Indonesia.

Sejumlah orang Papua Barat terkemuka di dalam negeri telah diangkat ke kabinet, dipimpin oleh Presiden Sementara Benny Wenda dan Perdana Menteri Sementara.

Para menteri akan mencakup portofolio berikut:

1. Departemen Luar Negeri

2. Departemen Lingkungan dan Kebijakan Negara Hijau

3. Departemen Dalam Negeri

4. Departemen Hak Semua Makhluk dan Keadilan

5. Departemen Urusan Politik

6. Departemen Urusan Indonesia

7. Departemen Urusan Melanesia

8. Departemen Urusan Wanita

9. Departemen Sosial dan Budaya

10. Departemen Kepolisian

11. Departemen Pertahanan

12. Departemen Keuangan

Karena represi politik yang hebat dari rezim Indonesia, nama-nama menteri kabinet tidak dirilis.

Departemen-departemen tersebut bekerja di bawah tanah di Papua Barat untuk melemahkan kekuasaan Indonesia dari dalam.

Departemen Luar Negeri akan memimpin jaringan misi diplomatik ULMWP di seluruh dunia, termasuk UE, Inggris, AS, dan Pasifik.

Departemen Pertahanan akan memimpin Tentara Papua Barat yang bersatu.

Para komandan militer akan meliputi:

Panglima Tertinggi Jenderal Mathias Wenda

Wakil Panglima Tertinggi Goliat Tabuni

Kepala Staf Kolonel Amos Sorondany

Wakil Kepala Staf Pertama Jenderal Titus Murib

Wakil Kepala Staf II Brigjen Fredinan Warobay

Wakil Kepala Staf Ketiga Jenderal Abubakarak Omawi Wenda

Wakil Kepala Staf Keempat Walikota Jenderal Terianus Satto

Para komandan hari ini mengumumkan komitmen mereka untuk beroperasi dalam hukum humaniter internasional dan hukum konflik bersenjata, dan dukungan mereka untuk pendekatan damai dalam menyelesaikan konflik.

Pengumuman itu datang pada 1 Mei, peringatan invasi Indonesia ke Papua Barat pada tahun 1963, yang diperingati setiap tahun oleh rakyat Papua Barat .

Presiden Sementara Wenda berkata: 'Pada peringatan 58 tahun invasi ilegal Indonesia ke negara kami, kami mengambil langkah lain untuk merebut kembali tanah air kami.

Kami sedang membentuk Negara Hijau pertama di dunia, yang mampu melindungi hak dan kehidupan semua makhluk di tempat pendudukan Indonesia yang telah membunuh ratusan ribu rakyat saya.

Hak asasi manusia dan keadilan iklim akan menjadi inti dari Pemerintahan Sementara kami. 

Kabinet Baru yang Berkomitmen pada Hak Asasi Manusia dan Keadilan Iklim

Hari ini, pada peringatan 58 tahun penjajahan Indonesia di Papua Barat, kami mengambil langkah bersejarah lainnya untuk merebut kembali kedaulatan kami.

Pemerintah Sementara ULMWP sedang membentuk kabinet penuh dengan 12 departemen untuk melindungi orang-orang kita, lingkungan kita, dan cara hidup kita.

Kabinet baru dan departemen pemerintah akan memprioritaskan lingkungan alam kita dan membela hak-hak semua makhluk hidup di Papua Barat.

Saat pendudukan Indonesia membawa terorisme, penggundulan hutan, dan pembunuhan, kami akan menghadirkan Negara Hijau pertama di dunia, suar bagi para pembela lingkungan di seluruh planet.

Departemen pemerintah kami akan mencakup semua aspek kehidupan Papua Barat di lapangan, mulai dari urusan politik hingga keadilan, lingkungan hingga wanita.

Misi diplomatik kami di seluruh dunia akan terlibat dengan pemerintah atau lembaga mana pun yang bersedia mendukung perjuangan kami untuk menentukan nasib sendiri.

Kami setara dengan pemerintah Indonesia, duduk bersama di forum internasional.

Kami siap bekerja dengan komunitas internasional untuk mengadakan referendum damai tentang kemerdekaan dan mewujudkan visi kami untuk Papua Barat yang merdeka dan merdeka.

Pada hari ini, 58 tahun yang lalu, mimpi buruk bagi rakyat saya dimulai. Begitu banyak dari kita telah kehilangan nyawa dan martabat kita.

Hari ini kami menandai tonggak sejarah lain dalam perjuangan panjang untuk memperbaiki ketidakadilan bersejarah ini dan memulihkan orang-orang saya ke tempat yang selayaknya dalam komunitas bangsa-bangsa.

Berita terkait Benny Wenda lainnya

Baca juga berita berjudul " Benny Wenda Siap Ambil Alih Pemerintahan Negara Papua Barat: Konstitusi dan Kabinet sudah Dibentuk " Tribunpekanbaru.com di Babe dan Google News.

Artikel berjudul " Benny Wenda Siap Ambil Alih Pemerintahan Negara Papua Barat: Konstitusi dan Kabinet sudah Dibentuk " ini ditulis wartawan Tribunpekanbaru.com / Pitos Punjadi .

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved