Inilah Pasukan Pertahanan Rakyat Dibentuk dari Warga Sipil yang akan Hadapi Militer Myanmar
Inilah Pasukan Pertahanan Rakyat yang dibentuk dari warga sipil. Mereka dipersiapkan untuk menghadapi militer Myanmar
TRIBUNPEKANBARU.COM- Inilah Pasukan Pertahanan Rakyat yang merupakan bentukan dari warga sipil.
Mereka ini disebut-sebut adalah pasukan yang siap menghadapi militer Myanmar.Keberadaan Pasukan Pertahanan Rakyat ini menjadi perhatian Junta Militer Myanmar.
Sebab dibentuk oleh pemerintahan yang baru yakni National Unity Government (NUG).NUG sendiri disebut Junta Militer Myanmar sebagai pengkhianat dan disebut teroris.
Pasukan Pertahanan Rakyat ini sudah melakukan pelatihan militer gelombang pertama. Jumlah mereka ratusan.
Pemerintah tandingan Junta Myanmar akan membentuk Pasukan Pertahanan Rakyat yang bertujuan menyaingi angkatan bersenjata yang saat ini menguasai Myanmar.
Dilansir Reuters, National Unity Government (NUG) mengumumkan angkatan bersenjata yang baru dibentuknya sudah menyelesaikan pelatihan militer gelombang pertama.
Dalam video yang dirilis Yee Moon, Menteri Pertahanan NUG pada Jumat (28/5/2021), tampak sekelompok pasukan yang tampil dengan memakai seragam.
"Militer ini dibentuk oleh pemerintah sipil resmi. Pasukan Pertahanan Rakyat harus sejalan dengan rakyat dan melindungi rakyat. Kami akan berjuang memenangkan pertempuran ini," kata seorang perwira dalam video itu.
Video itu juga memperlihatkan sekitar 100 personel berbaris di lapangan berlumpur di tengah hutan. Semuanya berdiri di belakang bendera pasukan yang berwarna merah dengan gambar bintang putih. Meski begitu, pasukan tidak tampak membawa senjata.
Beberapa hari sebelumnya, junta militer menegaskan kembali bahwa NUG adalah sekelompok pengkhianat. Pasukan Pertahanan Rakyat milik NUG, juga sudah ditetapkan sebagai kelompok teroris.
Di sisi lain, protes anti-junta militer masih terjadi setiap hari di berbagai penjuru Myanmar. Aksi mogok oleh penentang junta militer bahkan sudah melumpuhkan bisnis dan perekonomian "Negari Pagoda Emas."
Pemandangan yang lebih ekstrem terjadi di wilayah pedalaman. Dilansir Reuters, kelompok etnis bersenjata masih terus menggempur militer Myanmar. Bahkan, milisi ini mulai berani menyerang wilayah perkotaan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat, bentrokan antara penentang Junta Militer dan aparat Myanmar sudah menewaskan lebih dari 800 orang sejak kudeta berlangsung. Lebih dari 4.000 orang juga sudah ditahan junta militer karena menentang kudeta.
Rakyat Myanmar, mengutip Associated Press, kabarnya juga menginginkan agar PBB segera menerjunkan pasukan perdamaiannya, mencegah aksi kekerasan Junta Militer.
Stephane Dujarric, Juru bicara PBB pada Senin (22/3/2021) lalu, mengatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan dirasa belum mempan untuk melawan aksi militerisme.