Breaking News:

Ogah Buka Kantor dan NPWP Cabang Pelalawan,Sanksi Menanti Perusahaan-Kontraktor,Ini Ancaman DPMPTSP

Ogah buka kantor dan NPWP cabang Pelalawan, sanksi menanti perusahaan-kontraktor, ini ancaman DPMPTSP

TRIBUN PEKANBARU / JOHANNES WOWOR TANJUNG
Ogah Buka Kantor dan NPWP Cabang Pelalawan,Sanksi Menanti Perusahaan-Kontraktor,Ini Ancaman DPMPTSP. Foto: Kepala DPMPTSP Pelalawan, Budi Surlani S.Hut MM. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI - Ogah buka kantor dan NPWP cabang Pelalawan, sanksi menanti perusahaan-kontraktor, ini ancaman DPMPTSP.

Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pelalawan Riau menerbitkan Surat Edaran (SE).

Surat edaran itu ditujukan kepada seluruh perusahaan dan badan usaha yang beroperasi di Pelalawan.

SE tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Pelalawan H Zukri, nomor 067/DPMPTSP/V/2022/139 menyasar seluruh orang pribadi atau badan yang melakukan pekerjaan, usaha dan kegiatan di Pelalawan.

Mereka diwajibkan berkantor dan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak cabang di Pelalawan.

Hal ini menjadi fokus utama dalam SE yang diterbitkan.

"Intinya, perusahaan dan kontraktor yang ada di Pelalawan, harus memiliki kantor di Pelalawan,"ungkap Kepala DPMPTSP Pelalawan, Budi Surlani S.Hut MM, kepada Tribunpekanbaru.com, belum lama ini.

"Kemudian memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Cabang Pelalawan,"imbuhnya.

Budi Surlani merincikan, adapun badan usaha yang dimaksud harus berkantor dan punya NPWP di Pelalawan yakni semua perusahaan yang memiliki daerah kerja di Pelalawan.

Kemudian, perusahaan kontraktor yang ada di semua perusahaan swasta dan mendapatkan tender pekerjaan.

Halaman
123
Penulis: johanes
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved