Sabtu, 11 April 2026
Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Heboh Vaksinasi Berbayar, Menkes: Ini Dapat Meringankan Beban APBN

penjualan vaksin ditunda menyusul banyaknya kritik terkait program tersebut. Sebab masih banyak daerah yang kekurangan vaksin Covid-19.

setkab.go.id
Menkes Budi Gunadi Sadikin 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Program vaksinasi berbayar yang dimumkan pemerintah menuai pro kontra.

Banyak pihak mempertanyakan program vaksin covid-19 yang berbayar ini.

Terkait hal ini, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin angkat bicara.

Dia menjelaskan latar belakang dari kebijakan pemerintah untuk menggelar program itu.

Adapun, kata Dia program vaksinasi gotong royong dijalankan karenaperusahaan swasta berjalan lamban.

Ia menjelaskan, pada 26 Juni 2021 dilakukan rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas inisiatif Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) untuk membahas vaksinasi gotong royong yang kecepatannya sangat perlu ditingkatkan.

"Vaksinasi gotong royong mungkin sekarang itu speed-nya 10.000-15.000 dosis per hari, dari target 1,5 juta dosis baru 300.000. Jadi memang ada concern, ini kok lambat yang sisi vaksinasi gotong royong," ungkap Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (17/3/2021).

Lalu melaui rapat tersebut disepakati beberapa opsi untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi gotong royong, diantaranya membuka ke rumah sakit yang juga memiliki program vaksinasi gratis pemerintah, memberikan kepada anak dan ibu hamil atau menyusui, serta membuka kepada individu.

Budi mengatakan, hasil rapat tersebut pun di bawa ke dalam rapat terbatas (ratas) kabinet pada 28 Juni 2021 untuk kembali dibahas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang sekaligus sebagai Ketua KPC-PEN memberi masukan untuk membuka vaksinasi gotong royong bagi individu.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pun melakukan harmonisasi aturan lama mengenai vaksinasi gotong royong dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021.

"Dari situ (ratas) Menko Perekonomian memberikan masukan sebagai Ketua KPC-PEN, kemudian kami harmonisasi dan kami keluarkan (aturannya)," kata Budi.

Ia menjelaskan, ada sejumlah pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan vaksinasi gotong royong berbayar.

Diantaranya pelaksanaan program vaksin gotong royong masih bisa ditingkatkan peranannya dalam mempercepat pencapaian target vaksinasi nasional.

"Vaksinasi gotong royong kita lihat seharusnya masih bisa lebih cepat, karena swasta kan seharusnya lebih cepat geraknya dari pemerintah untuk bisa mengakselerasi cakupan vaksinasi ini," kata dia.

Sumber: Kompas.com
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved