Heboh Vaksinasi Berbayar, Menkes: Ini Dapat Meringankan Beban APBN

Lalu program vaksinasi gotong royong tidak memiliki keterlibatan negara dari sisi anggaran atau tidak menggunakan APBN, melainkan dana dari BUMN dan perusahaan swasta.

Di sisi lain, dengan biaya yang ditanggung oleh individu maupun badan hukum yang mengikuti program vaksinasi gotong royong, maka akan membantu meringankan beban APBN dalam upaya menangani pandemi di Indonesia.

"Pada diskusinya waktu itu, juga disampaikan, karena ini biaya ditanggung oleh individu, maka ini dapat meringankan beban APBN," imbuh dia.

Pertimbangan lainnya, kata Budi, vaksinasi gotong royong menjadi opsi bagi masyarakat dalam mendapatkan akses vaksin Covid-19.

Pilihannya bisa dengan vaksin berbayar atau dengan vaksin gratis dari pemerintah.

Selain itu, pelaksanaan vaksinasi gotong royong tersebut tidak akan berbenturan dengan program vaksinasi gratis pemerintah, sebab menggunakan jenis vaksin yang berbeda.

Vaksinasi gotong royong menggunakan Sinopharm dan Cansino.

Sedangkan vaksinasi gratis menggunakan Sinovac, Astrazeneca, Novavax, dan Pfizer.

"Itu adalah landasan pemikiran pemerintah sehingga akhirnya kami buka dan vaksinasi gotong royong yang lamban ini penetrasinya bisa naik, serta bisa menjadi pilar baru untuk bisa mempercepat vaksinasi kita," papar Budi.

Terkait sasarannya, Budi menjelaskan, vaksinasi gotong royong individu ini bisa di akses setiap masyarakat yang memang mau memilih untuk membayar.

Selain itu, sekaligus membuka akses bagi warga negara asing (WNA) yang bekerja di Indonesia untuk bisa segera mendapat layanan vaksin Covid-19.

"Ini terbuka untuk mereka (WNA) dan progam vaksin ini hanya di faskes yang tidak duplikat dengan layanan vaksin progam (pemerintah). Serta beban atau harganya pun kami atur berapa maksimalnya," jelas dia.

Sebelumnya, Kimia Farma akan melayani vaksinasai berbayar mulai Senin (12/7/2021).

Penjualan vaksin tersebut dilakukan di 8 klinik Kimia farma yang terletak di 6 kota.

Namun penjualan vaksin ditunda menyusul banyaknya kritik terkait program tersebut.