Breaking News:

DPRD Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Terus Kritisi PPKM, Ruslan: Gencarkan Sosialisasikan Prokes, Bukan Utamakan Razia

Masyarakat Kota Pekanbaru belakangan ini, sudah sangat mengeluhkan penerapan PPKM. Mulai dari PPKM Mikro hingga kini penerapan PPKM Level 4.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
tribunpekanbaru/fernando
FOTO ILUSTRASI: Belasan remaja kedapatan sedang asyik di warnet saat PPKM level 4, Rabu (28/7/2021). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Masyarakat Kota Pekanbaru belakangan ini, sudah sangat mengeluhkan penerapan PPKM. Mulai dari PPKM Mikro hingga kini penerapan PPKM Level 4.

Lebih ironis lagi, PPKM Level 4 ini membuat usaha masyarakat kecil, banyak yang tutup. Sementara di sisi lain, sampai hari ini belum ada bantuan dari Pemerintah kepada masyarakat yang terdampak.

"Tiap hari masyarakat ditakuti, diancam sanksi. Tak boleh ini itu. Sebenarnya dalam Perda Covid-19 yang kita sahkan, pemerintah itu lebih mengedepankan sosialisasi prokes, bukan razia di sana sini," tegas Anggota DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan SPd MH kepada Tribunpekanbaru.com, Rabu (28/7/2021).

Politisi PDI-P ini sepakat jika Tim Satgas Covid 19, bekerja maksimal di tengah masyarakat. Tujuannya, untuk memutus rantai penyebaran covid-19.

Itu artinya, Tim Satgas lebih menggencarkan sosialisasi penerapan prokes kepada masyarakat, ketimbang merazia usaha-usaha masyarakat.

Lagi pula tidak ada jaminan, banyak menggelar razia, melakukan tes swab, bisa menurunkan angka penyebaran Covid-19.

"Dari pada razia tempat usaha, lebih baik Pemerintah patroli ke rumah warga miskin, lalu berikan bantuan. Karena di saat semuanya dibatasi, mereka sangat butuh bantuan. Bukan memperbanyak razia," sebut Ketua BK DPRD Pekanbaru ini lagi.

Lebih lanjut juga disampaikan Ruslan, dengan kebijakan PPKM Level 4 ini, akan banyak gelombang PHK dari perusahaan. Pemerintah harus mencarikan solusi bagi masyarakat yang di PHK ini.

"Jadi pemerintah harus siap dengan segala kemungkinan. Jangan hanya buat aturan saja. Dari awal kita tegaskan, kesehatan nomor satu, tapi pergerakan ekonomi juga penting. Kondisi sekarang pemerintah harus bertanggung jawab," tegasnya lagi.

Dengan segala kemungkinan yang akan terjadi, Ruslan berharap agar pemerintah mengevaluasi PPKM Level 4 ini, sebelum tanggal 2 Agustus.

"Jika tidak memungkinkan lagi diterapkan di Pekanbaru, jangan paksakan. Gencarkan saja sosialisasi prokes," sarannya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved