Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Hasil Rapat, Pansus DPRD Pekanbaru Minta ke Pemko Agar Retribusi Sampah Jangan Dinaikkan Dulu

Pansus Retribusi Sampah DPRD Pekanbaru, sudah menggelar rapat kerja dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru, Senin kemarin.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Gambar oleh Pere Serrat dari Pixabay
FOTO ILUSTRASI - Sampah 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pansus Retribusi Sampah DPRD Pekanbaru, sudah menggelar rapat kerja dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru, Senin kemarin.

Hasilnya, ada beberapa poin masukan dari Pansus DPRD kepada DLHK Pekanbaru, terkait rencana kenaikan retribusi sampah di Kota Pekanbaru.

Anggota Pansus Retribusi Sampah DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono ST menjelaskan, dari beberapa masukan Pansus ke DLHK, titik beratnya pada rencana kenaikan 20 persen retribusi sampah, dari nilai retribusi saat ini.

"Kita sarankan dan meminta ke DLHK, agar menunda dulu kenaikan retribusi sampah. Karena ada alasan krusialnya," tegas Sigit kepada Tribunpekanbaru.com, Rabu (4/8/2021).

Seperti diketahui, Retribusi Sampah di Kota Pekanbaru, sesuai Perwako No 48 Tahun 2016, adalah untuk kelas rumah tangga, ada tiga tingkatan yakni Rp 5 ribu untuk masyarakat tidak mampu, Rp 7 ribu untuk masyarakat menengah dan Rp10 ribu untuk rumah tangga mampu. 

Berdasarkan usulan Ranperda Retribusi Sampah yang diusulkan Pemko sekarang, masing-masing tingkatan naik 20 persen. Alasannya, untuk mendongkrak PAD.

Namun kenyataan di lapangan, hingga Juli 2021 kemarin, angka retribusi yang baru diraih Rp 2,4 miliar. Padahal target yang dipatok tahun 2021 ini sekitar Rp 100 miliar.

Lebih ironis lagi, tahun 2020 lalu, dari target yang diusung Rp 83 miliar, DLHK hanya bisa merealisasikannya Rp 6 miliar, atau sekitar 8 persen dari target yang dipatok.

"Untuk apa dinaikkan, yang lama aja tak tercapai targetnya. Justru di rapat Pansus meminta agar DLHK membentuk UPT setiap zonasi, setelah itu baru bentuk BLUD," tegasnya.

Lebih dari itu, masih kata Sigit, setelah dibentuk BLUD nanti, Pansus DPRD meminta untuk tahun 2022, pengelolaan sampah ini menggunakan pihak ketiga.

"Tujuannya, agar tidak gerogoti APBD lagi. Sekarang kan (tahun 2021), di APBD dianggarkan Rp 43 miliar lebih untuk dua zonasi," sebut Politisi Senior Partai Demokrat ini.

Rapat Pansus Retribusi Sampah ini, akan terus berlanjut, hingga DLHK bisa mengakomodir semua masukan dan rekomendasi Pansus DPRD Pekanbaru.

"Dalam pekan ini, kita masih agendakan lagi rapat dengan DLHK, untuk melihat realisasi rekomendasi kita. Karena menurut DLHK, untuk membentuk UPT, pihaknya harus berkoordinasi dengan Pemprov Riau," terang Sigit lagi. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).  

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved