Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Pansus DPRD Pekanbaru Bocorkan Penyebab PAD dari Retribusi Sampah Tak Pernah Capai Target

Persoalan pengangkutan sampah di Pekanbaru belum usai, kini Pansus DPRD Pekanbaru menyorot soal PAD, dari retribusi sampah setiap tahunnya.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
hai.grid.id
Ilustrasi 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Persoalan pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru belum usai, kini Pansus DPRD Pekanbaru menyorot soal PAD, dari retribusi sampah setiap tahunnya.

Hasil laporan yang diterima Pansus DPRD dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru, dalam dua tahun terakhir, jauh dari target yang ditetapkan sejak awal.

Tahun 2020 lalu, dari target yang dipatok Rp 83 miliar. Namun DLHK hanya bisa merealisasikannya Rp 6 miliar, atau sekitar 8 persen dari target.

Sementara itu, untuk Tahun 2021 ini, hingga Bulan Juli kemarin, retribusi yang baru diraih Rp 2,4 miliar. Padahal target yang dipatok tahun 2021 ini sekitar Rp 100 miliar.

Lalu, apa persoalannya sehingga DLHK Pekanbaru tak bisa mencapai target?

Ketua Pansus Retribusi Sampah DPRD Pekanbaru Isa Lahamid menjelaskan, penyebab utama tidak tercapainya target yakni, karena banyaknya pengangkutan sampah secara mandiri atau ilegal.

Sebab, pungutan uang sampah mandiri ini, tidak masuk PAD. "Ini yang harus diselesaikan oleh DLHK Pekanbaru. Hentikan pengangkutan sampah mandiri, lalu Kelola oleh DLHK dengan baik," tegas Isa Lahamid, Kamis (5/8/2021).

Pembiaran yang dilakukan DLHK Pekanbaru selama ini, karena tidak mampu menertibkan pengangkutan mandiri ini, yang menyebabkan PAD bocor.

Padahal, jika sungguh-sungguh menertibkannya, lalu memastikan pengambilan sampah ke rumah-rumah masyarakat, maka PAD yang dipatok tersebut, bisa tercapai.

"Sekarang mereka (DLHK), melalui usulan Ranperda Retribusi Sampah meminta menaikkan retribusi. Itu tak bisa kami lakukan. Bereskan ini dulu," sebut Politisi PKS ini lagi.

Seperti diketahui, Retribusi Sampah di Kota Pekanbaru, sesuai Perwako No 48 Tahun 2016, adalah untuk kelas rumah tangga, ada tiga tingkatan yakni Rp 5 ribu untuk masyarakat tidak mampu, Rp 7 ribu untuk masyarakat menengah dan Rp10 ribu untuk rumah tangga mampu. 

Berdasarkan usulan Ranperda Retribusi Sampah yang diusulkan Pemko sekarang, masing-masing tingkatan naik 20 persen. Alasannya, untuk mendongkrak PAD.

Saat ini, untuk pengangkutan sampah di dua zona, dikelola oleh pihak ketiga, yakni PT Samhana Indah dan PT Godang Tua Jaya. Hanya di wilayah Rumbai, Rumbai Barat dan Rumbai Timur saja, pengangkutan sampah di tangani DLHK Pekanbaru. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).  

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved