Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Tak Semua Kecamatan PPKM Level 4, DPRD Pekanbaru Minta Sekolah Tatap Muka Terbatas Dipertimbangkan

DPRD Pekanbaru minta Pemko memetakan level daerah, supaya Kelurahan yang masuk Level 1 dan 2, bisa belajar tatap muka terbatas.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Tribunpekanbaru.com /Doddy Vladimir
FOTO ILUSTRASI- Sejumlah siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan protokol kesehatan di SMA Negeri 8 Pekanbaru, Senin (22/3/2021). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Setelah pemerintah pusat resmi mengumumkan perpanjangan PPKM, Pemko Pekanbaru juga melakukan hal yang sama.

Namun Pemko memperpanjang masa PPKM Level 4, untuk dua pekan ke depan, atau hingga 23 Agustus mendatang.

Tentunya, dengan perpanjangan PPKM tersebut, tidak membuat semua sektor mati suri. Terutama untuk sekolah tatap muka.

Seperti diketahui, Kota Pekanbaru memiliki 15 Kecamatan, dengan 83 Kelurahan.

Dari jumlah tersebut, dipastikan tidak semua Kelurahan, atau RW yang masuk zona merah.

Artinya, tidak semua Kelurahan yang masuk Level 4.

Dipastikan ada di antaranya Level 1 dan 2 Covid-19.

Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru Jepta Sitohang menyarankan, agar Pemko segera memetakan kelurahan yang mana saja Level 3 dan Level 4, serta Level 1 dan Level 2.

"Sesuai arahan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, daerah Level 3 dan 4, tetap belajar daring. Sementara Level 1 dan 2, boleh menggelar belajar tatap muka terbatas," terang Jepta kepada Tribunpekanbaru.com, Rabu (11/8/2021).

Alasan Politisi Partai Demokrat ini, agar Pemko memetakan level daerah tersebut, supaya Kelurahan yang masuk Level 1 dan 2, bisa melaksanakan belajar tatap muka terbatas.

"Artinya ada ruang untuk dipertimbangkan bisa melaksanakan sekolah tatap muka terbatas. Tapi tetap harus mempedomani kebijakan pusat, dan sifatnya ini kan dinamis. Artinya harus ada kebijakan yang memang membolehkan untuk tatap muka, apalagi tidak semua mata pelajaran bisa maksimal lewat daring, dan memerlukan tatap muka,'' tambah Jepta.

Komisi III DPRD berharap, Pemko Pekanbaru harus bijak dalam mengambil keputusan. Tentunya, sesuai dengan kebijakan nasional. Karena jangan sampai dibiarkan dunia pendidikan seperti ini berkepanjangan.

Apalagi sekarang, anak-anak sudah bosan di rumah dan merindukan belajar di sekolah. Ditambah lagi para orangtua, sudah kewalahan belajar daring tersebut. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).  

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved