Breaking News:

DPRD Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Sebut Pemotongan Gaji THL Seperti Makan Buah Simalakama, Daripada Mereka Berhenti

Komisi III DPRD Pekanbaru yang membidangi masalah ASN dan THL, sangat sedih dengan keputusan Pemko Pekanbaru, akan memotong gaji ASN dan THL.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Net
Komisi III DPRD Pekanbaru yang membidangi masalah ASN dan THL, sangat sedih dengan keputusan Pemko Pekanbaru, akan memotong gaji ASN dan THL. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Komisi III DPRD Pekanbaru yang membidangi masalah ASN dan THL, sangat sedih dengan keputusan Pemko Pekanbaru, akan memotong gaji ASN dan THL. Pemotongan dilakukan sebesar 25 persen.

Apalagi khusus untuk THL, jika tetap dipotong, tentu mereka akan terima lebih sedikit. Untuk THL di lingkungan Pemko Pekanbaru, gaji yang mereka terima perbulan hanya sekitar Rp 2,1 juta, bahkan ada sebagian Rp 1,5 juta.

Menurut legislator, pemotongan gaji THL ini ibarat memakan buah simalakama. Jika tidak dilakukan, maka kondisi akan bertambah buruk lagi.

"Secara pribadi memang kita sedih. Tapi mau bagaimana, tidak ada jalan lain yang harus dilakukan Pemko. Dari pada mereka diberhentikan, lebih baik menjalankan keputusan ini," tegas Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru Zulkarnain SE MSi, Jumat (24/9/2021) kepada Tribunpekanbaru.com.

Zulkarnain mengaku, dirinya sudah mengkomunikasikan persoalan ini ke Pemko Pekanbaru. Hasilnya tidak sesuai harapan semua pihak. Pemotongan tetap harus dilakukan, karena kondisi anggaran yang memang minim.

Apalagi tunda bayar yang harus dituntaskan tahun 2021 ini, tidak bisa lagi ditunda tahun depan.

"Jadi, mau tidak mau kita harus berlapang dada dulu. Lagi pula kan tidak lama. Mudah-mudahan hingga akhir tahun 2021 ini saja," katanya berharap.

Seperti diketahui, Sekko Pekanbaru Muhammad Jamil mengatakan, penyebab Pemko Pekanbaru melakukan pemotongan gaji THL, ASN dan beberapa kegiatan yang dianggap tidak penting, karena anggaran Pemko Pekanbaru saat ini sangat terbatas.

“Kami ingin menyelesaikan tunda bayar tahun 2020 lalu. Dari hasil rapat kami, sisi pendapatan dan belanja tidak seimbang, makanya kami lakukan ini untuk mengantisipasi terjadinya tunda bayar lagi,” sebutnya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).  

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved