Jelang Jokowi ke Riau,Warga Danau Lancang Demo PT IKS,'Semoga Presiden Dengar Tuntutan Kami'

"Oleh karena itu, hampir seluruh masyarakat Danau Lancang hari ini unjuk rasa di lokasi konflik," katanya kepada Tribunpekanbaru.com.

Pada aksi itu, pengunjuk rasa membentang spanduk di jalan akses keluar masuk armada perusahaan.

Spanduk putih bertulis cat semprot merah itu berisi tuntutan agar IKS mengembalikan lahan masyarakat seluas 1.750 ha. IKS juga diminta angkat kaki dari Danau Lancang.

Spanduk lain berisi mediasi dan negosiasi yang tak menemukan solusi.

Hadi mendesak penegak hukum turun tangan untuk menindak IKS yang menguasai lahan perkebunan secara ilegal tanpa Hak Guna Usaha (HGU).

"IKS sudah melanggar hukum," tudingnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kampar menggelar rapat penyelesaian konflik, Rabu (8/9/2021) lalu. Pihak masyarakat dan IKS dipertemukan.

Seorang tokoh masyarakat Danau Lancang, Zukri mengatakan, pertemuan kala itu untuk menagih tawaran PT IKS untuk membangun kebun kelapa sawit dengan pola KKPA.

Zukri menjelaskan, kesepakatan terakhir bahwa KKPA akan diberikan dengan syarat lahan dicarikan oleh masyarakat.

Calon lahan KKPA sudah ditemukan seluas 800 hektare di wilayah Kabupaten Siak.

Kebun Kelapa Sawit calon lahan KKPA itu bisa dibeli dengan uang pinjaman dari bank.

PT IKS hanya diminta sebagai avalis atau penjamin utang.

"Kita sudah sampaikan ke perusahaan. Tapi ditolak, nggak tahu alasannya. Padahal perusahaan cuma avalis (penjamin utang)," ujar Zukri.

Pada pertemuan itu disepakati bahwa PT IKS diberi waktu hingga 22 September 2021 untuk memberi jawaban resmi terkait kredit 800 hektare lahan di Siak.

"Kalau sampai 22 September nggak ada kepastian dari IKS, kita serahkan kepada masyarakat mengambil langkah selanjutnya," ujar Zukri

( Tribunpekanbaru.com / Fernando Sihombing )