Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Semua Fraksi di DPRD Pekanbaru Sepakat Pemotongan Gaji THL Dikaji Ulang, Juga PAD Retribusi Sampah

Semua fraksi di DPRD Pekanbaru sepakat, agar Pemko Pekanbaru mengkaji ulang, ikhwal pemotongan gaji THL.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Net
Semua fraksi di DPRD Pekanbaru sepakat, agar Pemko Pekanbaru mengkaji ulang, ikhwal pemotongan gaji THL. FOTO: Ilustrasi. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Semua fraksi di DPRD Pekanbaru sepakat, agar Pemko Pekanbaru mengkaji ulang, ikhwal pemotongan gaji THL.

Termasuk halnya merealisasikan potensi PAD, dari retribusi sampah di DLHK Pekanbaru.

"Ini sudah kita sampaikan pada Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Nota Keuangan R-APBD Perubahan 2021 kemarin," kata Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Pekanbaru Masni Ernawati, Rabu (29/9/2021) kepada Tribunpekanbaru.com.

Disampaikannya, pemotongan gaji THL hingga 50 persen, sangat disayangkan jika memang dilakukan Pemko Pekanbaru. Meski sekarang anggaran minim, namun Pemko harus mengkaji ulang wacana pemotongan gaji THL tersebut.

"Untuk DLHK, kita juga meminta, agar segera merealisasikan retribusi sampah. Sesuai pemaparannya kemarin, potensi PAD sampah sangat besar untuk mengisi kas daerah," sebutnya.

Sementara juru bicara Fraksi Hanura Nasdem, Eri Sumarni juga menyampaikan hal yang sama. Disebutkan, kebijakan Pemko memotong gaji THL, bukan solusi tepat, meski harus membayar hutang tunda bayar.

"Kita tegaskan di sini, Pemko mengkaji ulang lagi. Jangan tambah beban THL," katanya meminta. Sementara lima fraksi lainnya di DPRD, juga meminta hal yang sama, soal gaji THL ini.

Seperti diketahui, gaji THL di lingkungan Pemko Pekanbaru berkisar Rp 1,8 juta hingga 2,1 juta. Jika dipotong 50 persen, maka bisa dibayangkan ekonomi keluarga THL tersebut, akan terganggu.

Pimpinan DPRD Pekanbaru T Azwendi Fajri SE, juga tidak sepakat dengan pemotongan gaji THL tersebut.

"Kita menilai ini bukan kebijakan yang baik. Makanya kita minta Pemko untuk mempertimbangkannya kembali," pintanya.

Politisi Senior Partai Demokrat ini juga menyinggung tentang, pengadaan mobil dinas di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Dirinya berjanji akan berkoordinasi lagi dengan Ketua TAPD, seperti apa pengadaannya.

"Saya belum cek detailnya. Tapi sebaiknya, kalau ada mobil dinas yang masih layak, gunakan saja yang ada. Apalagi banyak aset berupa mobil dinas yang dikuasai pihak luar," sarannya.

Sesuai agenda DPRD Pekanbaru hari ini, Rabu (29/9/2021), diagendakan pengesahan APBD-P 2021. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved