Protes Formula E, Tina Toon Diingatkan Netizen Soal Sirkuit Mandalika dan Korupsi Bansos
Diantara pujian itu, tak sedikit pula warganet yang menyindir Tina Toon soal kader partainya di P-DIP yang korupsi dana bansos, Juliari Batubara.
lihat foto
3. Bikin sirkuit Mandalika gak bikin kenyang
Dan 3 proyek konyol tsb nilainya >500x lipat dari formula E, tapi kalian bungkam.
...Super Munafik..." sindir @kafiradikalis
Sebenarnya hal ini bukan pertama kali dialami oleh Tina Toon.
Beberapa waktu lalu, dilansir dari Kompas TV, meski statusnya adalah sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, Tina Toon ternyata tak lepas dari serangan netizen yang mencibir terkait bahasan Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja.
"Yang DM marah-marah, ngatain breng*ek, anj*ng, bang*at, dipikir gw ikut rapat. Gw di DPRD DKI, produk hukumnya Perda, cakupannya provinsi DKI Jakarta, kalau UU itu dibahas di DPR Senayan, Gw udah lama banget nggak kesana, terakhir ke Senayan cuma ke Sency sebelum Corona!"
Sekedar info, Tina Toon sendiri merupakan Anggota Komisi A DRPD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan.
Hal itu membuatnya praktis tidak ada sangkut pautnya dengan RUU Cipta Kerja yang sedang ramai dibahas.
Apalagi Tina Toon juga sebenarnya hanya fokus kepada daerah DKI Jakarta dan tengah membenahi permasalahan banjir yang masih kerap terjadi.
Seperti diketahui pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU) akhirnya terlaksana. Langkah 'ngebut' pemerintah dan DPR ini terbilang kilat dibandingkan dengan pembahasan RUU lain.
Sidang-sidang pembahasannya dilakukan siang malam bahkan hingga larut malam, meskipun dibahas di tengah masa reses dan pandemi Covid-19.
DPR akhirnya mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU pada rapat paripurna yang digelar Senin (5/10/2020)
Wagub DKI : Klarifikasi Dana Formula E
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memunculkan dokumen klarifikasi Formula E untuk meluruskan polemik terkait balap mobil listrik tersebut, terutama soal pembiayaan yang tinggi.
"Kan di luaran beredar pembiayaannya dianggap fantastis, itu kan harus dijawab. Daripada dijawab orang per orang, lebih baik dijawab resmi oleh PPID sehingga di situ dapat dengan jelas, kan informasinya sampai Rp 2,3 T. Itu kan tidak betul, tidak pernah kita membayar komitmen fee segitu," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Kamis malam, 30 September 2021.
