Breaking News:

DPRD Pekanbaru Sebut Pengesahan Ranperda Tibum Tunggu Rekomendasi Gubernur

Pansus DPRD Pekanbaru belum bisa menjadwalkan paripurna, Ranperda Ketertiban Umum (Tibum) dan Ketentraman Masyarakat.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Internet
Pansus DPRD Pekanbaru belum bisa menjadwalkan paripurna, Ranperda Ketertiban Umum (Tibum) dan Ketentraman Masyarakat. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pansus DPRD Pekanbaru belum bisa menjadwalkan paripurna, Ranperda Ketertiban Umum (Tibum) dan Ketentraman Masyarakat.

Meski sudah selesai dibahas, namun Pansus mengaku masih menunggu rekomendasi dari Gubernur Riau.

Ketua Pansus Ranperda Tibum dan Ketentraman Masyarakat, DPRD Pekanbaru Robin Eduar SH MH menjelaskan, draf Ranperda tersebut sudah dikirim Pemko Pekanbaru beberapa waktu lalu ke Gubernur Riau.

"Sampai kemarin belum ada turun rekomendasi. Memang ada aturan yang mengharuskan Ranperda ini harus diharmonisasikan dengan Bidang Hukum Pemprov Riau. Kita tunggu aja lah," kata Robin Eduar kepada Tribunpekanbaru.com, Minggu (3/10/2021).

Diakuinya, memang Pansus menargetkan untuk membawa Ranperda ini ke rapat paripurna, pada awal Oktober 2021.

"Mungkin karena kesibukan, maka belum bisa didapatkan rekomendasi tersebut. Mudah-mudahan dalam pekan ini bisa kita dapatkan," pintanya.

Pansus menargetkan Ranperda ini harus bisa disahkan, paling lama Desember 2021 mendatang.

Seperti diketahui, pembahasan revisi Perda No 5 Tahun 2002 ini dilatarbelakangi, karena perkembangan Kota Pekanbaru sudah semakin pesat.

Kondisi Ketertiban Umum Tahun 2002 lalu di Pekanbaru, tidak sama dengan sekarang. Jauh meningkat pesat, serta mengharuskan Perda ini direvisi.

Jumlah pasal yang ada dalam Ranperda ini, sebanyak 51 pasal.

Dari semua pasal tersebut, ada empat pasal yang sempat dibahas serius, yakni pasal 48 tentang penegakan, Pasal 49 tentang ketentuan penyidik, Pasal 50 tentang sanksi administratif dan Pasal 51 tentang ketentuan pidana.

Karena dalam empat pasal tersebut, banyak ke arah penindakan.

Apalagi dengan kondisi sekarang, banyaknya PKL yang sembarangan menjajakan barang dagangannya. Jadi, penanganannya harus komprehensif. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).  

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved