Keluarga Presiden Sibuk Nimbun Kekayaan, Negara Ini Harus Kasih Pelabuhan ke China Bayar Utang
Negara ini harus kasih pelabuhan ke China seratus tahun karena utang, sedangkan presidennya sibuk menimbun kekayaan
TRIBUNPEKANBARU.COM - Soal utang Srilanka ke China, pelabuhan mereka harus diberikan sebagai penebus seperti berita yang beredar.
Nama negara Sri Lanka menarik perhatian sampai beberapa waktu yang lalu setelah viral kabar mereka menjual salah satu pelabuhan strategis mereka untuk dikuasai China.
Pelabuhan tersebut adalah kompensasi yang diminta China karena Sri Lanka tidak mampu membayar utang mereka.
Hal ini yang kemudian disebut-sebut banyak pihak sebagai jebakan utang China dari proyek maha besar Belt and Road Initiative mereka.
China lewat Belt and Road Initiative (BRI), berupaya membangun skala besar-besaran di Asia, Afrika, serta jika mungkin di Eropa.
Tujuannya adalah untuk menciptakan jalur perdagangan dunia guna mempermudah ekspansi China.
Dengan program yang dimulai sejak 2012 ini, China memberikan pinjaman kepada negara-negara kecil yang membutuhkan dana untuk pembangunan infrastruktur.
Namun bunga dari pinjaman tersebut sangat tidak masuk akal.
Akhirnya negara-negara kecil ini tak mampu membayar utang mereka dan terpaksa menyewakan infastruktur yang dibangun tersebut ke China.
Sri Lanka termasuk negara yang merugi ini, bahkan mereka tidak punya pilihan lain selain menyewakan pelabuhannya selama 2 abad.
Pada bulan Mei 2021 lalu, Sri Lanka sepakat menyewakan pelabuhan Hambatota selama 99 tahun, dan tambahan waktu perpanjangan 99 tahun.
Pemerintah pendahulu di Sri Lanka menandatangani perjanjian sewa 99 tahun dengan China , untuk menutupi hutang China.
Para pengamat melihat perjanjian itu sebagai contoh utama dari "perangkap utang" yang dibuat oleh China.
Pelabuhan Hambantota yang terletak di selatan Sri Lanka merupakan tempat penting dalam perdagangan maritim di Samudera Hindia.
Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, pernah menyatakan ingin merundingkan kembali kesepakatan dengan Tiongkok, setelah ia berkuasa pada akhir 2019.
