Presiden Jokowi Dipetisi Belasan Profesor Ternama, Ribuan Orang Ikut Serta
Presiden Joko Widodo dipetisi oleh belasan Profesor ternama dan sejumlah tokoh masyarakat. Mereka menolak pemindahan ibukota Jakarta ke Kalimantan
Penulis: Ilham Yafiz | Editor: Rinal Maradjo
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Presiden Joko Widodo dipetisi oleh belasan Profesor ternama dan sejumlah tokoh masyarakat.
Petisi itu berisi penolakan atas rencana pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Petisi yang digalang oleh Narasi Institute melalu platform Change.org itu dimulai pada Jumat (4/2/2021).
Hingga Jumat Malam tercatat sudah seribuan orang ikut menandatangani petisi itu.
Petisi itu sendiri didukung oleh guru besar papan atas di tanah air.
Mereka di antaranya Mantan Rektor UIN Jakarta Prof Azyumardi Azra, Mantan Komisioner KPK Prof Busyro Muqoddas,
Lalu ada pula Mantan Ketua Umum PB Muhammadiyah Prof Din Syamsudin, guru besar UI Prof Dr Sri Edi Swasono, ekonom senior Faisal Basri serta belasan akademisi lainnya.
Baca juga: Berbahaya! Pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan, Ini Alasannya
Baca juga: Media Asing Sorot Pemindahan Ibukota Negara, Dinilai Telan Biaya Besar
Di laman Change.org, petisi itu diberi judul:
Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota
Sedangan isi dari petisi itu adalah sebagai berikut :
Kami, para inisiator mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk mendukung ajakan agar Presiden menghentikan rencana pemindahan dan pembangunan Ibu kota Negara di Kalimantan.
Memindahkan Ibu kota Negara (IKN) di tengah situasi pandemi Covid-19 tidak tepat.
Apalagi kondisi rakyat dalam keadaan sulit secara ekonomi sehingga tak ada urgensi bagi pemerintah memindahkan ibu kota negara.
Terlebih, saat ini pemerintah harus fokus menangani varian baru omicron yang membutuhkan dana besar dari APBN dan PEN.
Pembangunan Ibu Kota Negara di saat seperti ini hendaknya dipertimbangkan dengan baik, saat ini Indonesia memiliki utang luar negeri yang besar, defisit APBN besar diatas 3% dan pendapatan negara yang turun.
