DPRD Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Sarankan ke Pemerintah Agar Bangun Pabrik Minyak Goreng di Pekanbaru

Anggota DPRD Pekanbaru menyarankan ke pemerintah untuk membangun pabrik minyak goreng di Pekanbaru.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Tribun Pekanbaru/Doddy Vladimir
Anggota DPRD Pekanbaru menyarankan ke pemerintah untuk membangun pabrik minyak goreng di Pekanbaru karena kelangkaannya dan harga yang tinggi. FOTO: Pedagang sedang menata minyak goreng kemasan di kiosnya di Pasar Cikpuan Pekanbaru, Kamis (27/1/2022). Harga minyak goreng di pasar tradisional tersebut masih belum sesuai kebijakan satu harga Rp14.000 per liter. (www.tribunpekanbaru.com/Doddy Vladimir). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Anggota DPRD Pekanbaru menyarankan ke pemerintah untuk membangun pabrik minyak goreng di Pekanbaru.

Tingginya permintaan minyak murah hampir setiap hari di Kota Pekanbaru, membuat pemerintah harus melakukan spekulasi.

Satu di antaranya, dengan membangun pabrik minyak goreng di Kota Bertuah Madani ini.

Langkah ini ternyata disupport penuh, anggota DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan SPd MH.

Politisi senior PDI-P ini bahkan meminta, agar Pemko Pekanbaru bersama stakeholder lainnya, sudah sejak lama memikirkan pabrik minyak goreng, ada di Kota Pekanbaru.

Tujuannya semata-mata, agar harga minyak goreng bisa dikendalikan.

Sehingga jika terjadi riak seperti sekarang ini, bahwa minyak goreng murah langka, bisa cepat diatasi.

"Bukan wacana lagi, tapi harus (didirikan pabrik minyak goreng). Kasihan masyarakat terus berharap seperti sekarang ini," tegas Ruslan Tarigan kepada Tribunpekanbaru.com, Senin (7/2/2022).

Diakui Ruslan Tarigan, Pemko Pekanbaru sebenarnya sanggup untuk mendirikan pabrik minyak goreng.

Sebab, selain Provinsi Riau ini kaya akan SDA minyak, juga memungkinkan menyiapkan kebutuhan masyarakat akan minyak goreng murah, semakin hari semakin tinggi.

Dengan begitu, pengusaha kapitalis yang selama ini memonopoli minyak goreng, tidak bisa semena-mena lagi, dalam memainkan harga pasar.

"Sekarang ini kan kaum kapitalis yang memainkan sesuka hatinya. Masyarakat yang kena dampaknya. Harga bisa diatur sedemikian rupa, karena tidak ada pilihan" terangnya.

Disinggung mengenai masih langkanya minyak goreng, subsidi pemerintah Rp 14 ribu per liter di pasaran, disebutkan Ruslan Tarigan, karena tidak seriusnya perangkat kepentingan yang menjalankan amanah Presiden Jokowi ini, dalam menjalankan program tersebut.

Padahal, jika tidak terlalu banyak konsep dan teori, plus oknum yang bermain, tidak mungkin minyak goreng murah ini sulit didapatkan di pasaran.

"Harus sudah berpikir, semua pangsa pasar dapat menikmati minyak goreng murah ini. Tidak hanya di ritel waralaba, tapi juga di pasar tradisional harus ada juga. Kita harapkan segera diterapkan, jangan hanya wacana," pinta Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru ini lagi. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved