Petisi Tolak Pemindahan IKN Capai 12 Ribu, Ini Daftar Profesor & Tokoh yang Jadi Inisiator
Sejumlah tokoh Nasional menggagas petisi tolak pemindhan IKN di laman Change.Org. Tercatat ada 45 tokoh yang menginisiasi
lihat foto
Alhasil, memang ada pertanyaan serius terkait sense of priority bahkan sense of urgency pemerintah dan DPR terkait pemindahan IKN tersebut," tutur Reza.
Ahli psikologi forensik itu pun juga punya alasan pribadi ikut dalam petisi penolakan pembangunan IKN Nusantara.
Menurut Reza, prioritas yang seharusnya dilakukan pemerintah saat ini adalah untuk memenuhi kesejahteraan dasar masyarakat.
"Saya sekeluarga mengunjungi kitabisa.com saban pagi dan sore.
Ada empat bidang yang paling kami berikan perhatian: penyediaan infrastruktur mendasar, bantuan medis bagi anak sakit, pelestarian lingkungan dan satwa, serta bantuan sosial," terang dia.
Reza meyakini, solusi persoalan-persoalan tersebut harus lebih diprioritaskan ketimbang pembangunan ibu kota negara baru, terlebih di masa pandemi Covid-19 yang sangat berdampak terhadap perekonomian rakyat.
"Jadi, kita bikin kitabisa.com kosong melompong dululah, baru kemudian pindahkan IKN. Alasan enteng untuk sebuah persoalan berat," tegas Reza.
Per pukul 8.25 WIB hari ini, petisi berjudul "Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara" sudah ditandatangani 11.105 orang.
Petisi ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, DPR RI, DPD RI, dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Beberapa tokoh nasional lain yang menjadi inisiator petisi ini di antaranya adalah matan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas.
Selain itu ada juga nama Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia sekaligus suami Meutia Hatta, Sri Edi Swasono yang mendukung petisi tersebut.
Kemudian, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin hingga ekonom senior, Faisal Basri.
Para inisiator mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk mendukung gerakan menolak IKN Nusantara agar Presiden Jokowi menghentikan rencana pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan.
"Memindahkan Ibu kota Negara (IKN) di tengah situasi pandemi Covid-19 tidak tepat.
Apalagi kondisi rakyat dalam keadaan sulit secara ekonomi sehingga tak ada urgensi bagi pemerintah memindahkan ibu kota negara," tulis inisiator dalam petisi.
