Fitra Sebut BSP Siak Dikuasai Kroni Kekuasaan. Ini Daftar Nama Mereka

Apalagi daerah-daerah yang berpenghasil disektor migas juga cenderung penyumbang sektor kemiskinan dengan catatan rata-rata tiga tahun terakhir 64,3% penduduk miskin di Riau berasal dari tujuh daerah penghasil Migas.

Dilihat dari update data kajian Fitra, bahkan tahun 2019, total penduduk miskin di Riau adalah 490.720 jiwa, atau setara dengan 7,08 persen dari total populasinya.

"Dari jumlah itu, 345.010 nya atau setara 70,3 persen berasal dari 7 daerah penghasil Migas di Riau, seperti Kabupaten Bengkalis, Rokan Hulu, Siak, Kampar, Rokan Hilir, Pelalawan dan Kabupaten Meranti,"ujar Taufik.

Dipersentasekan, menurut Taufik, kabupaten penghasil migas tersebut justru berada dari rata-rata garis kemiskinan provinsi dengan persentase Kabupaten Meranti garis kemiskinan tertinggi di tahun 202I sebesar 25,68% disusul Kab Rokan Hulu 10.40%, Pelalawan 9,63%, Kampar 7,82%,Rokan hilir 7,18% dan Bengkalis 6,64% dan Siak 5.18%.

Pada aspek yang lainnya, wilayah- wilayah penghasil Migas juga tidak menunjukkan kondisi perkembangan ekonomi yang menggembirakan.

Bahkan Bengkalis yang merupakan daerah dengan kontribusi Migas terbesar justru pertumbuhan ekonominya negatif -2,2 persen dalam 2017-2020.

"Begitu juga daerah lainnya yang mengalami pertumbuhan yang lambat. Jika dihitung rata-rata pertumbuhan ekonomi tujuh daerah penghasil Migas dalam lima tahun terakhir adalah 1,64 persen, angka tersebut jauh dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau yaitu 1,78 persen,"ungkap Taufik.

Seharushya lanjut Taufik, Kepala Daerah yang berpenghasil migas harus mengupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan mempercepat daerahnya dari upaya pengetasan kemiskinan dan meningkatkan nilai ekonomi masyarakatnya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk bekerja di BUMD.

"Bukan justru terjebak pada ambisius mengambil bagian keuntungan dari kepentingan pengelolaan BUMD tersebut dengan mengedapankan dinasti kekuasaan yang dimiliki untuk keluarga dan kolega sehingga masyarakat juga sulit untuk berpartisipasi dan berkopetisi di BUMD tersebut dan berakibat pengangguran makin meningkat,"jelas Taufik.

Berdasarkan update data 2020 pengagguran terbuka pada daerah-daerah penghasil migas di riau juga cenderung tinggi dan tidak terserap oleh lapangan pekerjaan.

Dilihat dari data bahwa kabupaten bengkalis tingkat pengangguran terbuka (TPT) nya urutan pertama dibandingkan dengan daerah lainnya dengan jumlah 9,31%, Meranti 7.94%, Pelalawan 5.99%, Siak 5,80%, Rohil 4.80%, dan Rokan Hulu 4.42%, padahal daerah tersbut merupakan daerah migas.

"Jika dibadingkan dengan blok-blok migas yang ada saat ini di provinsi Riau sudah sewajarnya kepala daerahnya mendorong masyarakatnya untuk bekerja pada perusahaan migas tersebut,"jelasnya.

Saat ini data ESDM menunjukan terdapat blok migas dengan status produksi skala besar maupun kecil yang beroperasi membentang di delapan dari 12 Kabupaten/kota di Riau, yaitu Kabupaten Bengkalis, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Kampar. Untuk skala besar Seperti Blok Rokan, Kampar, Malacca strait, CPP, dan Blok Siak. Sedangkan untuk skala kecil yaitu blok Lirik, blok bentu segat, selat Panjang, kerinci baru dan blok langgak. ( Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)