Viral Nikah Beda Agama di Semarang, Ada 1.425 Pasangan Nikah Beda Agama
Sedang Viral nikah beda agama di Semarang, ternyata sudah ada 1.425 pasangan nikah beda agama di Semarang , ini kata Kemenag.
Penulis: pitos punjadi | Editor: Nolpitos Hendri
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Sedang Viral nikah beda agama di Semarang, ternyata sudah ada 1.425 pasangan nikah beda agama di Semarang , ini kata Kemenag.
Kementerian Agama atau Kemenag menegaskan bahwa nikah beda agama tidak sah karena pernikahan yang dianggap sah di Indonesia apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
Belakangan ramai diperbincangkan masyarakat, video Viral tentang nikah beda agama di sebuah gereja di Semarang.
Pernikahan atau nikah beda agama tersebut juga diunggah oleh di akun Tiktok @shaca_alya dengan durasi video 13 detik.
Dalam video viral nikah beda agama yang beredar itu, mempelai wanita mengenakan gaun panjang berwarna putih dipadu dengan hijab, sedangkan mempelai pria mengenakan jas hitam.
Tak hanya itu, seorang pastor dan seorang pria yang mengenakan peci juga ada di dalam video Viral nikah beda agama tersebut.
Kemenag pun buka suara terkait viralnya peristiwa tersebut.
Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengaku sudah berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Jawa Tengah terkait dengan viralnya peristiwa itu.
Hasilnya, dapat dipastikan bahwa peristiwa nikah beda agama di Semarang itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama atau KUA.
“Peristiwa pernikahan beda agama yang viral di media sosial itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama atau KUA,” tegas Wamenag di Jakarta, Rabu (9/3/2022), melalui keterangan tertulis, dilansir laman Kemenag.
Dengan demikian, pernikahan beda agama di Semarang itu tidak sah menurut hukum negara.
Klik videonya di SINI
Pasalnya, lanjutnya, sampai saat ini regulasi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
Dalam pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
Pasal ini pernah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2014, dan sudah keluar putusan MK yang menolak judicial review tersebut.
