Pertamina Minta Pemerintah Provinsi Riau Ajukan Penambahan Bio Solar ke BPH Migas

PEKANBARU,TRIBUN - Untuk mencukupi kuota BBM Bersubsidi Bio Solar di Riau, PT Pertamina Patra Niaga minta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau agar segera mengajukan penambahan BBM Bersubsidi Bio Solar kepada BPH Migas.

Section Head Communication dan Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Agustiawan mengatakan, Pertamina sudah bersurat ke Pemprov Riau menyampaikan realita di lapangan.

"Jika kondisi seperti ini terjadi dan tidak ada penambahan kuota serta tidak ada pengawasan yang ketat, bukan tidak mungkin kuota untuk Riau bisa habis pada November nanti. Terus Desember masyarakat mau pake apa," ujar Section Head Communication dan Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Agustiawan, kepada awak media, Jumat (11/3).

Dijelaskan Agustiawan, untuk proses penetapan kuota itu adanya di BPH Migas, bukan di Pertamina.

"Kuota ditetapkan oleh BPH Migas itu berdasarkan usulan dari Pemda dan pertimbangan lain oleh BPH Migas. Jadi Pertamina hanya menerima SK Penugasan saja," ucapnya.

Dimana Pertamina hanya menyalurkan atau mendistribusikan BBM sampai ke SPBU dan Pertamina tidak punya kewenangan untuk menentukan kuota.

"Untuk Riau jenis BBM tertentu atau Bio Solar kuotanya diberikan oleh BPH Migas tahun 2022 ini sebesar 794.787 Kiloliter. Sedangkan penyaluran Bio Solar di Riau tahun 2021 sebesar 825.979 Kiloliter. Artinya ada penurunan kuota untuk Riau tahun 2022 ini," ungkap Agus.

Untuk realisasinya penyaluran ke SPBU di Riau bulan Januari sudah over kuota, Januari itu kuotanya 67.502 Kl dan sudah tersalurkan ke SPBU sebesar 77.703 Kl.

"Untuk Pekanbaru saja kuotanya bulan Januari itu 10.467 Kl dan disalurkan 13.000 Kl ada over kuota sekitar 2.533 Kl, kemudian Februari kuotanya 9.500 Kl dan tersalurkan 10.600 Kl dengan over kuota 1.100 Kl," ujar Agus.

Sedangkan untuk 1 sampai dengan 6 Maret saja kuota Bio solar 2.000 Kl dan sudah disalurkan 2.100 ada over kuota sebesar 100 Kl.

"Kalau penyaluran seperti ini terus dilakukan bisa-bisa BBM Bio Solar Riau habis di bulan November dan tidak sampai di bulan Deaember," ucapnya.

Sementara itu jika SPBU itu kosong Bio Solarnya bisa - bisa saja SPBU itu sudah mencapai kuota hariannya dan kalau melebihi kuota hariannya maka kelebihan itu harus di bayar pihak SPBU sesuai harga BBM jenis umum.

"Apalagi pembagian kuota BBM ke SPBU itu juga ditetapkan oleh BPH Migas," ungkapnya.

Oleh karena itu Pertamina berharap dukungan dan kerja sama dari Pemerintah Daerah di Provinsi Riau agar penyaluran BBM sesuai dengan peruntukannya.

"Yang pertama adalah melakukan sosialisasi terkait penggunaan BBM mengacu pada Perpres No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM dan Surat Edaran Gubernur Riau No. 272/SE/DESDM/2021 tentang Pengendalian Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar Bersubsidi di Provinsi Riau," ucapnya.