DPRD Pekanbaru: Pemerintah Diminta Transparan Soal Kelangkaan Biosolar, Apa Mau Dihilangkan?

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - DPRD Pekanbaru meminta pemerintah transparan soal kelangkaan biosolar.

Belum adanya action nyata dari pemerintah, terkait penambahan BBM biosolar di Kota Pekanbaru, sangat disesalkan legislator.

Pemerintah sekarang seakan tidak peduli dengan kesulitan rakyat.

Padahal, masyarakat sudah lebih sepekan merasakan kelangkaan biosolar di Kota Pekanbaru.

Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono ST menegaskan, bahwa pemerintah harus transparan terkait kelangkaan biosolar ini.

Jika memang mau dihapus, maka harus dipublis ke rakyat.

Sehingga rakyat tidak bertanya-tanya, apalagi berharap seperti sekarang

Jika memang ada strategi lain yang berbau politis, maka ini yang harus disudahi.

Sebab, masyarakat sudah resah dan menderita karena setiap hari mengantre berjam-jam.

"Sekarang ini pemerintah jangan lepas tangan. Desak Pertamina agar memberikan kuota maksimal. Jangan dibiarkan kondisi seperti ini berlarut-larut," tegas Sigit Yuwono kepada Tribunpekanbaru.com, Selasa (15/3/2022).

DPRD Pekanbaru secara lembaga sangat miris melihat masyarakat, yang hampir setiap hari antrean di sejumlah SPBU.

Kondisi ini terjadi, karena masyarakat terpaksa tidak ada pilihan. Meski ada BBM jenis lainnya seperti Dexlite dan lainnya, harganya begitu mahal.

"Yang kita khawatirkan pengaruhnya akan banyak. Termasuk harga sembako juga bisa mahal nantinya. Ini yang harus dipikirkan pemerintah," sebutnya.

Sigit Yuwono meminta, agar Pemprov Riau segera memanggil Pertamina, untuk menambah kuota biosolar di Kota Pekanbaru, umumnya di Provinsi Riau.

Termasuk juga legislator di DPR RI melalui komisi terkait, untuk memastiksn dan mendesak Pertamina, agar menambah kuota untuk BBM di Riau. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).