Sidang Etik DKPP, KPU Riau dan KPU Kampar Tak Tahu Maria Aribeni Jadi ASN PPPK

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau dan Kampar tak tahu Maria Aribeni jadi Apararur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ia berkonsultasi soal statusnya sebagai PPPK dengan seorang anggota Bawan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kampar.

Ketidaktahuan KPU Riau dan Kampar terungkap dalam Sidang Kode Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Aula Sekretariat Bawaslu Riau, Kamis (24/3/2022).

Sidang dipimpin tiga Majelis Hakim yang diketuai anggota DKPP, Alfitra Salamm bersama dua anggota majelis, masing-masing Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Riau dari unsur Bawaslu Riau, Hasan dan unsur masyarakat, Indra Safri.

Sidang menghadirkan Manuhar Silaen selaku Pengadu dan Aribeni selaku Teradu.

KPU Riau yang diwakili Komisioner, Firdaus Oemar hadir sebagai Pihak Terkait.

Baca juga: Sidang Kode Etik Ketua KPU Kampar Dijadwalkan DKPP Jadwalkan Kamis Ini

Baca juga: Bawaslu Riau Klaim Pernah Bahas Ketua KPU Kampar: Kode Etik Kewenangan DKPP

Turut hadir dua anggota kPU Kampar, Dahlan dan Muhibuddin memberi keterangan serta saksi.

Firdaus mengaku, KPU tidak pernah mendapat informasi dari Aribeni maupun pihak lain tentang status di PPPK.

Baik mulai dari seleksi dilaksanakan, sampai diangkat menjadi PPPK.

Menurut Firdaus, KPU baru mengetahui setelah informasi tersebut mencuat di media massa.

Aribeni baru berkoordinasi dengan KPU Riau setelah beredar di media sosial pada September 2021.

Di saat itu pula ia menyampaikan akan mundur dari PPPK.

Senada dikemukakan Dahlan. Ia mengaku tidak mengetahui jika koleganya itu berstatus PPPK pada Pemerintah Kabupaten Kampar.

Ia baru tahu setelah membaca berita pada September 2021 lalu.

"Kami pun kaget ada teman kami yang menjadi PPPK," kata Dahlan.