BLT Minyak Goreng Dikritisi, Bentuk Ketidakberdayaan Pemerintah, Mana Mafia Minyak Goreng?

TRIBUNPEKANBARU.COM - Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng yang digelontorkan pemerintah dinilai bentuk ketidakberdayaan pemerintah mengatasi persoalan.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini, menanggapi soal program pemerintah memberi Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng.

BLT sebesar Rp 100 ribu per bulan ini akan diberikan pada keluarga penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dan pedagang kaki lima (PKL).

Anggia mengapresiasi kebijakan BLT sebagai bentuk gerak cepat pemerintah.

Kendati demikian, Anggia menilai BLT hanya lah solusi instan dalam menyelesaikan polemik minyak goreng.

Hal itu disampaikannya saat rapat dengan pendapat dengan Eselon I Kementarian Pertanian, Senin (4/4/2022).

“Kebijakan subsidi atau bantuan langsung, pakai uang itu sih (kebijakan) instan. Kalau menurut saya, kebijakan ini tidak mengarah atau membuka masalah yang sebenarnya itu seperti apa."

"Saya hargai itu adalah salah satu tindakan atau salah satu gerakan cepat untuk membantu masyarakat. Tetapi sejauh mana itu nanti bisa bantu mengurai akar masalahnya?" kata Anggia, dikutip dari laman dpr.go.id.

Menurut Anggia, polemik minyak goreng ini menunjukkan ketidakberdayaan negara untuk mengatasinya.

Terlebih, Indonesia merupakan satu di antara negara penghasil kelapa sawit terbesar.

"Kita penghasil (minyak mentah) terbesar, kita yang mengatur regulasi, yang menentukan kita."

"Kita enggak percaya oleh siapa coba? Coba saya tanya kita enggak berdayanya oleh siapa sekarang?" ucap Anggia.

Sebelumnya, pemerintah bakal memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng sebesar Rp 100 ribu per bulan.

Bantuan disalurkan demi mengurangi beban masyarakat menghadapi kenaikan harga migor beberapa waktu ini.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam konferensi persnya, Jumat (1/4/2022).