Anggota DPR Ini Sebut Mafia Minyak Goreng Sponsori Penundaan Pemilu, PKB: Cari Sensasi

"Sebut saja bukti dan perusahaannya. Kejar, tangkap, dan adili siapapun yang menyengsarakan rakyat," tambah Jazilul. 

Namun di satu sisi, selain sensasi, mungkin bisa saja ada pihak yang memang disasar oleh Masinton melalui cuitannya, lanjut Jazilul.

Hanya saja menurutnya, Masinton takut menyebut nama dan masih punya sedikit bukti.

Cak Imin Mengaku Tak Pernah Dengar

Sebagai satu di antara beberapa pihak pengusul penundaan Pemilu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku tidak pernah mendengar isu tersebut.

"Ya, sebagai saya yang ngusulin (tunda Pemilu) saya enggak pernah dengar itu," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2022).

Apalagi, lanjut Cak Imin, wacana penundaan Pemilu 2024 dianggap sudah selesai setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap tegas bahwa pemilu tetap digelar 14 Februari 2024.

Ditambah mayoritas masyarakat Indonesia menolak usulan penundaan Pemilu 2024.

"Artinya sudah tidak ada lagi diskusi itu kan. Namanya diskusi saja kemarin," ucap Wakil Ketua DPR RI itu.

Tanggapan Partai Demokrat

Partai Demokrat meminta aparat hukum, khususnya Kejaksaan Agung, untuk merespons dugaan soal dana minyak goreng untuk membiayai operasi politik penundaan Pemilu.

Menurut Kamhar Lakumani selaku Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, jika hal tersebut benar adanya, maka ini patut dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa.

"Rakyat dibuat sengsara berbulan-bulan kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng. Terjadi antrean panjang setiap harinya di berbagai daerah, bahkan sampai terjadi korban jiwa," kata Kamhar dalam pesan yang diterima Tribunnews, Senin (25/4/2022).

Dia menambahkan, tak hanya secara hukum, mekanisme politik juga mesti ditempuh di parlemen.

"Jika kemudian ini benar adanya, sama halnya menjajah dan merampok rakyat bangsa sendiri membiayai makar konstitusi untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan," ujar dia.