Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Berita Riau

Harga Sawit Anjlok, Gubri Resmi Kirim Surat ke Presiden, Minta Larangan Ekspor CPO Ditinjau Ulang

Pihaknya berharap dengan adanya surat permohonan tersebut, presiden dapat mengambil kebijakan yang terbaik untuk para petani sawit di Indonesia.

Penulis: Syaiful Misgio | Editor: CandraDani
istimewa
Panglima Komando Armada I TNI AL Laksamana Muda TNI Arsad Abdullah melakukan pengecekan di kapal yang menyelundupkan minyak sawit dari Dumai ke Johor, Malaysia. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar resmi mengirimkan surat ke presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kebijakan aturan larangan ekspor ‎CPO ditinjau kembali. Seban sejak aturan tersebut diberlakukan membawa dampak yang kurang baik bagi para petani sawit.

"Kami telah mengirimkan surat ke pak presiden, intinya kami memohon kepada pak presiden agar larangan ekspor CPO dan turunannya dapat ditinjau kembali," kata Gubri saat memimpin rapat terkait anjloknya harga sawit di Riau bersama Forkopimda, para bupati dan Walikota serta petani dan asosiasi pengusaha kepala sawit di gedung daerah, Selasa (17/5/2022).

Gubri menegaskan, langkah tersebut diambil setelah pihaknya melakukan pemantuan langsung di lapangan, dan laporan dari kabupaten kota, termasuk aspirasi dari petani dan asosiasi pengusaha sawit.

"Pertimbanganya karena saat ini harga TBS (Tandan Buah Sawit) cederung menurun, kemudian tangki timbun CPO. Baik yang ada di PKS ‎(Pabrik Kelapa Sawit) maupun di tangki penampungan akhir diperkirakan hanya mampu menampung CPO sampai dua minggu kedepan," ujarnya.

Kapal CPO
Kapal CPO (internet)

Gubri mengungkapkan, aspirasi para bupati, walikota dan petani serta asosiasi pengusaha kelapa sawit tersebut sudah disampaikan ke presiden melalui surat resmi.

Pihaknya berharap dengan adanya surat permohonan tersebut, presiden dapat mengambil kebijakan yang terbaik untuk para petani sawit di Indonesia. Khususnya di Riau.

"Kita sudah mulai khawatir sekarang ini, karena sawit dari petani ‎itu tidak ada pembelinya. Makanya kami mohon, sekarang pak presiden lagi rapat di istana, termasuk membahas persoalan sawit ini. Mudah-mudahan beliau usulan kita ini diterima beliau dan kita lihat perkembangannya selama beberap ‎kedepan," katanya.

Namun sebelum ada kebijakan baru terbaru dari presiden, Gubri mengimbau kepada para bupati, walikota dan pengusaha kelapa sawit agar saling membantu. Sehingga tidak terjadi gejolak yang lebih luas lagi di Riau.

"Kami mohon para pengusaha kelapa sawit agar bisa saling membantu dan saling tolong menolong. Agar bisa membantu mengurangi kerisauan ‎para petani. Para bupati dan walikota, untuk mencermati kondisi ini, jangan sampai ada diantara warga kita yang tidak makan, malu kita, nanti bupati juga yang disalahkan kalau ada warga kita yang tidak makan," katanya. ‎ (Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgio)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved