Petani Sawit Gelar Aksi Demo, Bawa 5 Tuntutan Buat Pemerintah
Aksi demonstrasi ini digelar menuntut adanya evaluasi kebijakan larangan ekspor CPO atau crude palm oil.
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM - Petani sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (17/5/2022).
Aksi demonstrasi ini digelar menuntut adanya evaluasi kebijakan larangan ekspor CPO atau crude palm oil.
Ketua Umum DPP APKASINDO Gulat Manurung mengatakan pihaknya menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah.
“Jadi kami sudah menyampaikan usulan itu sekalipun kami kecewa karena tidak ada Pak Menteri,” kata Gulat Manurung kepada wartawan di lokasi, Selasa (17/5/2022).
“Makanya di momen ini yang tepat kami sampaikan 5 usulan kami tersebut terkhsuus mohon kepada Pak Presiden,” ujarnya memambahkan
Dia menjelaskan tuntutan pertama ialah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melindungi 16 juta petani sawit yang terdampak penurunan harga tandan buah segar (TBS) sawit sebesar 70 persen di 22 provinsi produsen sawit.
Kemudian yang kedua meminta Presiden Jokowi mencabut larangan ekspor minyak goreng dan produk Crude Palm Oil (CPO).
Selanjutnya tuntutan ketiga meminta presiden Jokowi tidak hanya memberikan subsidi bagi minyak goreng sederhana (MGS) curah, melainkan juga MGS kemasan sederhana.
Baca juga: Protes Harga Sawit, Apkasindo Diajak Pemkab Kampar Dialog, Sampaikan 3 Tuntutan Ini
Baca juga: Harga Sawit di Riau Anjlok, Gubri Syamsuar Janji Surati Presiden Jokowi Cari Solusi
Kemudian yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melibatkan TNI-Polri dalam pendistribusian minyak goreng dengan memberikan penugasan khusus.
“Itu juga akan mempercepat penyelesaian masalah yang sedang kami alami,” tuturnya.
Tuntutan keempat, sambung dia, meminta pemerintah merevisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 01 tahun 2018 tentang Tataniaga Tandan Buah Segar (TBS) sawit.
Kata Gulat, aturan itu membedakan petani swadaya denga petani yang bermitra.
Tuntutan kelima ialah meminta pemerintah membuat regulasi yang mempertegas pabrik kelapa sawit (PKS) dan pabrik minyak goreng sawit (MGS) yang mengharuskan 30 persennya dikelola koperasi untuk kebutuhan domestik.
Itu bertujuan agar ekspor minyak goreng bisa dilakukan perusahaan besar.
Sehingga kejadian seperti kelangkaan minyak goreng saat ini tidak terulang kembali.
