Breaking News:

Tinggal 10 Hari Lagi, DJP Imbau Wajib Pajak Manfaatkan Program Pengungkapan Sukarela

Kanwil DJP Riau bersama KPP Pratama Pekanbaru Senapelan menyelenggarakan sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Editor: Nurul Qomariah
ISTIMEWA
Kanwil DJP Riau bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pratama Pekanbaru Senapelan menyelenggarakan sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di aula Hangtuah Kanwil DJP Riau, Senin (20/6/2022). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Riau bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan menyelenggarakan sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di aula Hangtuah Kanwil DJP Riau, Senin (20/6/2022).

Sosialisasi PPS ini dihadiri oleh 100 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

Sedangkan narasumber yang dihadirkan adalah Kepala Kanwil DJP Riau Ahmad Djamhari sebagai keynote speaker.

Kemudian, Kepala Seksi Pengawasan I Yudhi Rachmanto, Fungsional Penyuluh Pajak Ganda Roy Hutagalung, dan Fungsional Pemeriksa Pajak Kabul Sulistiyono.

Kegiatan dibuka secara langsung oleh Kepala KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, Ronny Johannes Purba.

Ronny menyampaikan ucapan terima kasih kepada wajib pajak yang sudah ikut program PPS.

Dan mengharapkan bagi wajib pajak yang belum berpartisipasi agar segera ikut program tersebut sebelum 30 Juni 2022.

“Akan berakhir dalam 10 hari, yakni 30 Juni 2022, wajib pajak diharapkan dapat mengungkapkan harta yang belum diungkapkan dalam SPT Tahunan secara sukarela melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini,” jelas Ronny Johannes Purba.

Pada kesempatan tersebut, Ahmad Djamhari menyampaikan bahwa program PPS ini menawarkan tarif yang lebih rendah daripada tarif Pajak Penghasilan biasanya.

Tergantung lokasi dan cara memanfaatkan harta yang akan diungkapkan.

Untuk kebijakan I yang ditawarkan kepada Wajib Pajak peserta tax amnesty, namun masih terdapat harta yang kurang atau belum diungkapkan.

Besaran tarifnya adalah sebesar 6 persen, 8 persen, dan 11 persen.

Sementara, kebijakan II diperuntukkan hanya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan belum pernah ikut tax amnesty sebelumnya. Diberikan besaran tarif sebesar 12 persen, 14 persen, dan 18 persen.

“Tarif PPS yang lebih rendah ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk berpartisipasi aktif sebagai wujud pengabdian kepada negara,” ujar Ahmad.

Penulis: M. Romi Aulia Azka

( Tribunpekanbaru.com/rls/adv)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved