Ironis, Ketua DPRD Pekanbaru Sabarudi Sebut Satu Kelurahan tak Bisa Masuk SMAN 6

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Warga RW 02 Kelurahan Industri Tenayan, Kecamatan Tenayan Raya, harus merasakan kecewa mendalam, pasca anak-anak mereka tidak bisa diterima masuk SMAN 6 Tenayan Raya Pekanbaru.

Padahal, sekolah tersebut masuk dalam zonasi di mana mereka tinggal.

Bahkan SMAN 6 tersebut satu-satu sekolah menengah negeri di daerah itu, selain ada satu sekolah kejuruan lainnya.

Ikhwal ini sudah dilaporkan perangkat RW dan masyarakat setempat, kepada anggota DPRD Pekanbaru, yang juga kini menjabat sebagai Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST.

"Ya, memang ironis kita melihatnya. Tapi ini lah kenyataan yang terjadi. Sudah banyak masyarakat di sini mengadukan masalah ini ke kami," kata Sabarudi kepada Tribunpekanbaru.com, Jumat (1/7/2022).

Sabarudi merupakan legislator dari PKS, yang berasal dari Dapil Tenayan Raya-Sail.

Diakuinya, meski kewenangan SMA merupakan kewenangan Pemprov Riau, namun selaku wakil rakyat, dia akan memperjuangkannya secara maksimal.

"Keluhan masyarakat ini sudah kami teruskan kepada kawan-kawan Anggota DPRD Riau Fraksi PKS. Mudah-mudahan ada jalan keluar secepatnya," sebutnya.

Sabarudi menegaskan, bahwa dirinya tak ingin ada masyarakat yang tidak bisa masuk sekolah, hanya karena sistem zonasi.

Pemerintah, terutama Pemprov Riau diharapkan bisa mencari solusi persoalan ini. Bahkan ke depannya, pemerintah harus membangun lagi sekolah baru.

"Sama-sama kita ketahui, saat ini jumlah sekolah di Kota Pekanbaru tidak sebanding dengan jumlah siswa-siswi. Ini yang harus dicairkan solusinya," katanya.

Ke mana Anak Kami Sekolah

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Pekanbaru setiap tahunnya, khusus di Kota Pekanbaru, terus bermasalah. Terutama sejak diberlakukannya sistem zonasi.

Hal ini diakui Ketua RW 02 Kelurahan Industri Tenayan, Kecamatan Tenayan Raya, Syafari. Katanya, beberapa warga yang mendaftarkan anaknya di SMAN 6, tak diterima.

"Sistem zonasi yang diterapkan pemerintah, membuat tak satu pun warga kami yang diterima. Padahal daerah kami masuk zonasi yang ditentukan," sebutnya.

Masyarakat setempat sangat mengharapkan, anaknya bisa bersekolah di SMAN 6, karena sekolah tersebut satu-satunya negeri di daerah itu.

"Dengan kondisi ini, mau ke mana lagi anak kami sekolah. Terutama dari keluarga tak mampu. Mau sekolah swasta, tak mampu. Kami minta pemerintah harus bertanggung jawab, dan ini sudah kami laporkan ke pihak terkait, termasuk ke DPRD Pekanbaru," akunya.

( Tribunpekanbaru.com / Syafruddin Mirohi )