Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Berita Kampar

Harga Sawit di Riau Jadi Satu dari 5 Isu Utama di Kampar, Apa 4 Lainnya?

Isu utama harga sawit di riau ini mencuat dalam rapat rutin Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kamis (28/7/2022)

Penulis: Fernando Sihombing | Editor: Nurul Qomariah
Istimewa
Rapat rutin Forkopimda Kampar membahas isu-isu utama, di antaranya harga sawit di Riau, Kamis (28/7/2022). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Harga sawit di riau menjadi satu di antara 5 isu utama di Kabupaten Kampar.

Isu utama harga sawit di riau ini mencuat dalam rapat rutin Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kamis (28/7/2022).

Penjabat ( Pj) Bupati Kampar, Kamsol mengungkap lima isu utama yang butuh penanganan, satu di antaranya harga sawit di riau.

Kamsol mengatakan, harga sawit di riau khususnya di Kabupaten Kampar masih rendah. Hal ini disebabkan kebijakan nasional.

Menurut dia, persoalan ini akan dikoordinasikan bersama Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI).

"Masalah ini akan kita koordinasikan," katanya. Seperti diketahui, ia menjabat Sekretaris Jenderal AKPSI.

Isu berikutnya ihwal Covid-19. Melambatnya percepatan vaksinasi khusus dosis 2 dan 3 menjadi atensi. Apalagi kemunculan kasus baru Covid-19 di Kabupaten Kampar.

Kamsol juga mengangkat Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi-koperasi.

Menurut dia, pelaksanaan RAT perlu untuk menumbuhkan kepercayaan anggota terhadap pengurus koperasi.

Ia mencetuskan konsep Koperasi Digital.

"Kita berharap koperasi-koperasi masuk ke dalam Koperasi Digital agar setiap RAT bisa dilaksanakan secara online," ujarnya.

Isu utama berikutnya adalah, Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) pada hewan ternak. Ia berharap penanganan wabah ini terus digalakkan.

Menurut dia, pembahasan bersama Forkopimda amat penting untuk mencari langkah strategis penanganan yang akan dilakukan.

Terakhir nasib honorer. Pemerintah pusat telah membuat kebijakan bahwa tenaga honor akan dihapus dari sistem kepegawaian pada tahun 2023.

"Penghapusan THL (Tenaga Harian Lepas) akan berdampak bagi Pemda Kampar," katanya.

Ia mengungkapkan, Pemkab Kampar belum dapat menentukan solusi terkait nasib honorer.

"Kita masih menunggu langkah-langkah dari pusat," katanya.

( Tribunpekanbaru.com / Fernando Sihombing )

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved