Ini Curhatan Bima Arya di Hadapan Mendagri Saat Penutupan Rakernas Apeksi

Ia menyebut bahwa arahan Presiden RI, Joko Widodo sangat jelas tapi di tingkat kementrian ada tafsiran berbeda.

Bima Arya berharap kementrian bisa seirama dalam menyampaikan kebijakan dari presiden.

"Tugas kami di lapangan untuk menyampaikan, kami berharap ada kordinasi, apalagi sebagai pembina kami. Pak tito juga sangat responsif dengan catatan kami," ulasnya.

Bima Arya menyebut bahwa para wali kota sangat butuh dukungan pemerintah pusat. Namun dukungan ini harus realistis agar bisa lebih optimistis.

Wali Kota Bogor itu menyampaikan bahwa ada mandatory standing bagi pemerintah daerah di APBD.

Ada sejumlah porsi anggaran dalam APBD yang membuat anggaran itu habis karena pengeluarannya mencapai 115 persen.

"Belum lagi 14 retribusi dan satu pajak yang dikurangi. Mungkin ada 35 persen potensi pajak berkurang, ada harapan skema tenaga honorer yang bisa dihilangkan untuk membenahi keuangan daerah," ulasnya.

Bima menilai mandatory standing tidak terhubung karena angkanya tidak masuk. Bahkan ada potensi penerimaan daerah dikurangi.

"Nanti kami akan surati kementerian, bapak sebagai pembina kami, mengayomi kami dalam mengkomunikasikan hal ini," paparnya dalam penutupan Rakernas Apeksi 2022 tersebut.

( Tribunpekanbaru.com / Fernando Sikumbang )