Breaking News:

Berita Kepulauan Meranti

Masyarakat Meranti Kesulitan Saat Berperkara, MLC Dorong Pemda Hadirkan PN di Kepulauan Meranti

Besarnya ongkos berperkara ini membuat masyarakat Kepulauan Meranti yang tidak mampu yang menuntut keadilan menjadi semakin terzalimi karena ongkos.

Penulis: Teddy Tarigan | Editor: CandraDani
Tribunpekanbaru.com
Suasana sidang di PN Bengkalis. Meranti Lawyer Club (MLC) mendorong agar Pemda menginiasi kehadiran PN tersendiri agar memudahkan masyarakat tempatan saat berperkara mencari keadilan. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, MERANTI - Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai masih sulit untuk memperoleh keadilan.

Selama 13 tahun kabupaten ini berdiri, namun untuk proses peradilan harus berurusan di kabupaten lain dengan merogoh kocek terlalu dalam.

Untuk itu sejumlah kuasa hukum di Kabupaten Kepulauan Meranti yang tergabung kedalam sebuah wadah Meranti Lawyer Club (MLC) mengusulkan agar pemerintah daerah perlu memikirkan serius terhadap lembaga peradilan yang dekat dengan tempat tinggal masyarakat Kepulauan Meranti.

Hal itulah disampaikan pengurus Meranti Lawyer Club (MLC), Agus Suliadi SH didampingi Mitrizal Johan SH.

Dikatakannya, usulan ini agar pemerintah daerah perlu memikirkan serius terhadap lembaga peradilan tersendiri.

Sebagaimana diketahui saat ini masyarakat dan pegiat hukum di Kepulauan Meranti jika berurusan dengan hukum dan keadilan terpaksa pergi ke luar daerah yakni Bengkalis, tepatnya ke Pengadilan Negeri Bengkalis.

"Bayangkan saja betapa sulit dan mahalnya masyarakat pencari keadilan dalam berperkara, mulai dari biaya perkara, biaya akomodasi seperti transportasi, penginapan dan lain-lain. Besarnya ongkos berperkara ini membuat masyarakat tidak mampu yang menuntut keadilan menjadi semakin terzalimi oleh karena hak-hak mereka dimanfaatkan beberapa pihak," ujarnya, Selasa (20/9/2022).

Dikatakan, urgensinya kondisi tersebut sangat beralasan, dimana bagi masyarakat yang ingin berperkara selain mengeluarkan uang, hal tersebut juga menyita waktu sangat lama.

"Ini sangat urgen sekali. Untuk berperkara saja masyarakat dibuat susah apalagi yang lain, selain mengeluarkan uang, satu perkara perdata memakan waktu panjang, belum lagi harus menghadirkan beberapa pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Ini harus jadi perhatian dan ini juga memalukan, masa untuk berperkara saja harus ke kabupaten lain," ucapnya.

Dikatakan Agus, pihaknya juga mengapresiasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang ingin membantu masyarakat miskin terlibat persoalan hukum dengan menunjuk lembaga bantuan hukum (LBH) yang dijadikan mitra oleh pemerintah daerah.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved